UU Pelindungan Ketenagakerjaan Wajibkan Perusahaan Cegah PHK
TopCareer.id – UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi mewajibkan perusahaan untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada pekerjanya.
“Pemberi Kerja, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan segala upaya wajib mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja,” tulis Pasal 228 ayat (1).
Adapun, dalam ayat (2) disebutkan bahwa upaya pencegahan PHK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- mengurangi kerja lembur pada hari libur;
- mengurangi kerja lembur harian;
- mengurangi jumlah sif;
- mengurangi jam kerja atau hari kerja;
- tidak memperpanjang Pekerja/ Buruh dengan status Perjanjian Kerja waktu tertentu yang telah berakhir;
- tidak mengganti Pekerja/Buruh yang memasuki usia pensiun;
- menyesuaikan Upah dan/ atau fasilitas bagi pekerja di tingkat manajerial;
- merumahkan Pekerja/ Buruh dengan status Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu secara sementara atau bergiliran;
- menawarkan program pensiun dini sukarela; dan
- menawarkan program pensiun bagi Pekerja/Buruh yang telah memenuhi persyaratan.
Baca Juga: Cek, Aturan Penggunaan Outsourcing di UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Jika berbagai upaya di atas sudah dilakukan namun PHK tidak dapat dihindari, perusahaan wajib terlebih dahulu melakukan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat dengan pekerja yang bersangkutan atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Perundingan dilakukan untuk mencari kesepakatan antara perusahaan dan pekerja terkait rencana PHK.
Berdasarkan Pasal 228 ayat (4), proses perundingan bipartit tersebut harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.
Jika perundingan tidak mencapai kesepakatan, kedua belah pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan PHK melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU ini juga menegaskan bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
PHK yang dilakukan tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan batal demi hukum.
Dalam kondisi itu, perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.
Baca Juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Diterbitkan, Berikut Aturan Lengkapnya
Selain itu, dalam Pasal 230 ayat (1), PHK tidak boleh dilakukan dengan alasan:
- berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus;
- berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- menikah;
- hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
- mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/Buruh lainnya di dalam 1 Perusahaan;
- mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/Buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Pemberi Kerja, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;
- mengadukan Pemberi Kerja kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Pemberi Kerja yang melakukan tindak pidana kejahatan;
- berbeda paham, agama, aliran politik, suku, wama kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; atau
- dalam keadaan disabilitas tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan


