Menaker: Perhitungan Upah Minimum 2027 Pertimbangkan KHL dan Kondisi Ekonomi
TopCareer.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menetapkan pedoman perhitungan upah minimum tahun 2027, yang kemudian disampaikan kepada seluruh gubernur di Indonesia.
Pedoman telah mencakup penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027. Pedoman disampaikan lewat surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Menurut Yassierli, pedoman ini menjadi tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan,” kata Yassierli, mengutip siaran pers, Jumat (20/11/2026).
Dia menegaskan, ketiganya menjadi aspek pertimbangan penting agar kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kepentingan pekerja/buruh sekaligus keberlangsungan usaha. Data yang digunakan juga harus bisa menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan.
Baca Juga: Menaker: Penetapan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026
Bagi provinsi atau kabupaten/kota yang telah memiliki UMP atau UMK tahun 2026, penghitungan upah minimum 2027 dilakukan dengan formula penyesuaian upah minimum seperti diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Formula ini memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α), kemudian hasilnya digunakan untuk menghitung penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan.
Adapun nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai dengan 1. Menaker menjelaskan, nilai alfa adalah variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” kata Yassierli.
Penentuan nilai alfa dilakukan Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk UMK. Dewan Pengupahan berperan penting dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian, serta ketenagakerjaan tiap-tiap daerah.
Lebih lanjut, pemerintah juga menggunakan KHL tahun 2026 sebagai dasar perhitungan upah minimum tahun 2027. KHL ini terdiri atas KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Data KHL tahun 2026 menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan metodologi akademis.
“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak,” kata Yassierli.
Baca Juga: Menaker Terbitkan Aturan Syarat Pekerja Penerima BSU 2026
Dalam pedoman ini, gubernur juga wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga bisa menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) jika memenuhi syarat tertentu.
Untuk upah minimum sektoral, penetapannya dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang bisa ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan/atau memiliki tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau perlu spesialisasi.
Besaran UMSP harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan UMSK harus lebih tinggi dari UMK.
Yassierli mengingatkan agar gubernur memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum 2027. Untuk UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sementara UMK paling lambat 25 November. UMSP selanjutnya ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Upah minimum tahun 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Sementara, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh, dengan ketentuan kesepakatan upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum berlaku.



