Tren
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Larang PHK Karyawan dengan Alasan Ini
TopCareer.id – Tidak semua alasan dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur sejumlah kondisi yang membuat pemberi kerja dilarang mem-PHK pekerjanya.
Baca Juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Larang Pemberi Kerja Tahan Ijazah Pekerja
Dalam Pasal 230 ayat (1), ada beberapa alasan PHK yang dilarang yaitu:
- Berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus
- Berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
- Menikah
- Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya
- Mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/Buruh lainnya di dalam 1 Perusahaan
- Mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/Buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Pemberi Kerja, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
- Mengadukan Pemberi Kerja kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Pemberi Kerja yang melakukan tindak pidana kejahatan
- Berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; atau
- Dalam keadaan disabilitas tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
“Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan,” tulis ayat (2) di pasal yang sama.



