Topcareer.id – Pendekatan yang berbeda terkait penanganan COVID-19 di wilayah kepulauan agaknya perlu dilakukan.
Perlunya pendekatan yang berbeda tersebut dikarenakan sejumlah kendala yang muncul, di antaranya adalah keterbatasan alat transportasi dan kendala jaringan internet.
Temuan itu diperoleh tim Kantor Staf Presiden (KSP) saat berkunjung ke Provinsi Maluku, pada pekan ini.
“Perlu pendekatan penanganan yang memperhatikan karakter provinsi kepulauan,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP, Theofransus Litaay, di Ambon, Senin (6/9).
Tim yang berkunjung terdiri dari Tenaga Ahli Utama Theofransus Litaay dan Mufti Makarim Al Ahlaq serta tenaga profesional Raditya Herpramudita.
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Kota Ambon, penanganan COVID-19 dilaporkan sudah berjalan dengan baik, termasuk program percepatan vaksinasi.
Baca juga: Vaksinasi Harian di Bangkalan Masih di Bawah Rata-rata, Ini Langkah KSP
“ Vaksinasi siswa yang dilakukan secara masif di Kota Ambon dapat menjadi model sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BIN dalam meningkatkan capaian vaksinasi,” jelas Theo Litaay saat mengunjungi vaksinasi siswa di SMA Negeri 1 Ambon.
“Namun perlu dipikirkan pemecahan masalah vaksinasi untuk pulau-pulau selain pulau Ambon, terutama pulau-pulau kecil.”
Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Mufti Makarim Al Ahlaq menambahkan perlunya siasat lain untuk mengatasi kendala distribusi vaksin ke pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku.
Kendala lain yang ditemui tim KSP ialah gangguan koneksi internet yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan.
“Meskipun di data online status vaksin belum terpakai, faktanya di lapangan stok sudah tidak ada,” tutur Mufti Makarim.
Di sisi lain, terbatasnya akses transportasi menjadikan keuntungan bagi provinsi kepulauan. Minimnya arus lalu lintas manusia yang masuk dan keluar kepulauan, membuat kasus COVID-19 rendah.
“Angka positif Covid-19 di luar Ambon relatif rendah, bahkan ada yang nol. Karena itu perlu diatur kelonggaran yang dapat diterapkan terkait kegiatan sosial, ekonomi dan pendidikan, dengan tetap memperhatikan prokes,” tambah Mufti.
