Pencatatan Hak Cipta Lagu Gratis Mulai 1 Agustus
TopCareer.id – Mulai 1 Agustus 2026, musisi bisa mencatatkan hak cipta lagu dan/atau musik secara gratis. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola royalti musik nasional.
Kebijakan tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum.
Dalam aturan ini, tarif pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik yang sebelumnya Rp 200.000 disesuaikan menjadi Rp 0. Sementara, tarif pencatatan untuk jenis ciptaan lainnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Pembebasan tarif pencatatan lagu dan/atau musik merupakan investasi negara untuk membangun basis data musik nasional yang lebih lengkap,” kata Hermansyah Siregar, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, mengutip laman LMKN, Senin (27/7/2026).
Baca Juga: Daftar 50 Lagu Indonesia Terbaik Pertengahan 2026 Versi Spotify
Hermansyah mengatakan, dengan semakin banyak karya tercatat, semakin kuat juga basis data sebagai fondasi perlindungan hak cipta dan tata kelola royalti yang adil, transparan, serta akuntabel bagi pencipta, pelaku pertunjukkan, dan pemilik hak terkait.
Ia menyebut, diperkirakan ada sekitar 7 juta karya lagu dan musik di Indonesia. Namun, baru sekitar 26 ribu karya yang dicatat dalam Pusat Data Lagu dan/atau Musik.
Kondisi ini bisa menghambat proses identifikasi kepemilikan hak serta distribusi royalti kepada pihak-pihak yang berhak.
Dengan tarif nol rupiah ini, DJKI pun berharap semakin banyak pencipta lagu, musisi, produser rekaman, maupun pemegang hak terkait yang segera mencatatkan karya mereka.
Baca Juga: Wamendikti: Musik Bermanfaat untuk Otak
“Basis data yang lebih lengkap nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) guna mendukung penyaluran royalti yang lebih tepat sasaran,” kata Hermansyah di Jakarta, Senin (20/7/2026)
Pencatatan hak cipta lagu dan/atau musik sendiri dapat dilakukan secara elektronik lewat layanan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC). Layanan ini memungkinkan proses pencatatan berlangsung lebih cepat dan efisien.
Di sisi lain, Hermansyah menegaskan tarif Rp 0 bagi pencatatan hak cipta musik tidak akan mengurangi perhatian pemerintah pada perlindungan jenis ciptaan lainnya.
Seluruh karya cipta, mulai dari buku, karya tulis, fotografi, program komputer, karya seni rupa, film, hingga ciptaan lainnya tetap memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



