TOPCAREER.ID – Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi memberikan kuliah umum di Universitas Brawijaya, Malang dengan mengangkat tema “Menuju Indonesia Inklusif Setara, Semartabat”.
Sonny menyampaikan, bahwa salah satu visi yang ingin diwujudkan dalam visi Indonesia 2045 tentang masyarakat yang inklusif adalah terwujudnya akses terhadap keadilan, partisipasi dalam penyusunan kebijakan, serta pengentasan kesenjangan sosial.
Guna mewujudkan visi Indonesia 2045 tersebut, lanjut Sonny, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan pembangunan yang berkualitas. Tidak terkecuali masyarakat yang terinklusi untuk berpartisipasi. “Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi, sekecil apapun perannya termasuk kelompok yang terinklusi”, tuturnya.
Sonny juga menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan SDM yang mampu memberikan kontribusi nyata kepada Indonesia apa pun kondisinya. “SDM unggul tidak hanya mereka yang berpendidikan tinggi, tidak hanya mereka yang memiliki fisik yang sehat tetapi mereka yang harus mempunyai hati, jiwa Indonesia dan mampu memberikan kontribusi nyata kepada Indonesia apa pun kondisinya,” ujarnya.
Menurut Sonny, Visi Indonesia 2045 sangat relevan dengan Gerakan Revolusi Mental (GNRM) yang memiliki fokus untuk melakukan perubahan terhadap pendekatan pembangunan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan dapat berkompetisi ditingkat global.
Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden RI, Joko Widodo dengan diterbitkannya Inpres No 12 Tahun 2016. “Untuk mendorong kesamaan gerak dan langkah dalam implementasi Revolusi Mental, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Inpres No 12 Tahun 2016” ujar Sonny.
Kemenko PMK sebagai penanggungjawab GNRM di tingkat nasional, selalu mendorong kolaborasi multipihak untuk terlibat dalam penciptaan kader GNRM guna melakukan perubahan di tingkat komunitas maupun instansi.
Bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dan Pemerintah Daerah Jawa Timur, Kemenko PMK mengharapkan mahasiswa, dosen dan aparat Pemerintah Daerah menjadi agen-agen perubahan, motor pengerak GNRM dalam Pembangunan Manusia Inklusif.
“Universitas Brawijaya mampu menjadi wadah untuk memperluas gerakan inklusi sosial dan Pemerintah Jawa Timur dalam menyusun kebijakan daerah yang dapat mengakomodir kepentingan kelompok marginal yang terpinggirkan dan terbukannya akses layanan publik yang lebih baik”, tutup Sonny
Hadir juga Walikota Malang, Kepala Forkompimda Malang dan lebih dari 200 mahasiswa termasuk mahasiswa disabilitas yang ada di Universitas Brawijaya.