Topcareer.id – Ada rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang tahap pengkajiannya kini dibenarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sendiri, Nadiem Makarim.
Isu pro kontra UN yang sering dinilai sebagai bentuk evaluasi yang merepotkan ini memang terjadi sejak lama.
“Itu (penghapusan UN) yang sedang kami kaji. Ditunggu kabarnya,” kata Nadiem di Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).
UN yang kini berubah nama menjadi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) sebenarnya merupakan alat ukur belajar siswa, baik di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA).
Baca juga: Lulusan Pendidikan Vokasi Banyak Menganggur, Apa yang Salah?
Pakar Pendidikan, Itje Chodiah mengaku mendukung penghapusan UN yang rencananya kini semakin terbuka lebar di tangan Mendikbud Nadiem Makarim. Itje sendiri gencar menyuarakan bahwa UN selama ini sudah gagal dan perlu dibongkar.
Menurut Itje, UN memang bagian dari kurikulum. Tapi pada praktiknya, UN hanya dijadikan alat motivasi siswa dan guru yang kemudian justru mengabaikan proses belajar itu sendiri.
Sementara itu, Staf Ahli Mendikbud Bidang Inovasi & Daya Saing, Ananto Kusuma Seta mengatakan bahwa UN sebenarnya bukan ukuran untuk meluluskan atau tidak melulusan anak didik. UN hanyalah alat ukur untuk melihat kekurangan satu tempat dengan tempat lain lewat ‘kamera’ yang sama.
“Bisa jadi ke depan itu bukan semua anak ikut UN. Bisa hanya sampling saja. Sampling untuk bisa memotret tentunya sample yang representatif untuk mengukur satu tempat ini kelebihannya apa, kekurangannya apa,” kata Ananto kepada awak media usai Diskusi Media HSBC di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Baca juga: Alasan E-Learning Semakin Digemari di Dunia Pendidikan
Menurut dia, UN itu untuk mendeteksi penyakit di masing-masing daerah sehingga bisa dijustifikasi apa saja kelemahannya dan seperti apa solusinya. Jadi, (lagi-lagi) UN bukan perihal lulus atau tidak lulus seorang siswa. Tujuan utamanya adalah alat perekam dan pendeteksi.
Yang jelas, kata Ananto melanjutkan, hasil yang didapat dari potret evaluasi seperti UN harus dijadikan instrumen untuk perbaikan.
“Bukan untuk penghukum. ‘Oh UN-mu jelek,’ terus dihukum, yang baik diberi reward. Terbalik. Justru yang jelek itu dibantu, jadi itu gunanya instrumen perbaikan.”
Kelak, kata dia, alat ukur deteksi kelemahan pendidikan di setiap daerah mungkin bukan lagi UN, tapi sesuatu yang lebih tajam. Yang kedua, nantinya tidak setiap individu diprotret untuk mengetahui lebih jauh, tapi hanya sampling. Seperti quick count pada pemilu. Hanya sampling tapi akurat.
Editor: Feby Ferdian