Topcareer.id – Senin (30/3/2020) kemarin, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama jajarannya terkait antisipasi mudik lebaran. Rapat tersebut dilakukan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Jokowi menilai, mobilitas yang sangat besar dalam tradisi mudik sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19.
Sebagai gambaran, pada tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga: Presiden Jokowi dan Ibu Negara Dinyatakan Negatif Covid-19
Sejak dilakukannya penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, telah terjadi percepatan arus mudik terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek.
“Bahkan laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya,” ujar Jokowi.
Selama 8 hari terakhir ini, tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainnya misalnya kereta api maupun kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi,” katanya.
Baca juga: Covid-19 Makin Menyebar, Presiden Jokowi Perintahkan Tes Corona Massal
Demi keselamatan bersama, Jokowi menekankan langkah pencegahan meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.
Ia juga meminta adanya langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah.
“Saya melihat sudah ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi,” ujar Jokowi.
“Tapi menurut saya juga imbauan-imbauan seperti itu juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini,”
Baca juga: Jokowi Umumkan Besaran Insentif Tenaga Medis yang Tangani Covid-19
Presiden menilai, arus mudik dini juga bukan sekadar faktor budaya. Banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung lantaran penghasilannya menurun drastis atau bahkan hilang.
Hal ini merupakan salah satu dampak dari diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.
“Karena itu, saya minta percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor formal, dan para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil, betul-betul segera dilaksanakan di lapangan. Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” kata Jokowi.
Baca juga: Jurus Jokowi agar Ekonomi Tetap Berputar di Tengah Pandemi Corona
Bagi keluarga yang sudah terlanjur mudik, Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasan.
“Saya juga menerima laporan dari Gubernur Jawa tengah, Gubernur DIY bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik di desa maupun di kelurahan bagi para pemudik. Ini saya kira juga inisiatif yang bagus,” ujarnya.
Presiden mengingatkan, penerapan protokol kesehatan tersebut harus dilakukan secara terukur, sehingga tidak menimbulkan langkah-langkah penapisan atau screening yang berlebihan kepada pemudik yang terlanjur pulang kampung.
“Terapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa,” kata Jokowi dalam rapat itu.