Topcareer.id – Dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun, telah terealisasi hingga Rp 383,01 triliun atau 55,1 persen. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, realisasi ini menunjukkan adanya akselerasi.
“Realisasi PEN ini kalau kita lihat dari sisi penyerapan memang mengalami akselerasi yang luar biasa di kuartal ketiga dan untuk kuartal keempat kita juga akan tetap melakukan monitoring,” kata Menkeu dalam paparan pelaksanaan program PEN pada Rapat Kerja Komisi XI DPR, Kamis (12/11/2020).
Menteri Sri Mulyani menyampaikan untuk kluster kesehatan, pagu pada kluster ini mengalami penyesuaian menjadi Rp 97,26 triliun. Pagu ini termasuk SiLPA earmark untuk vaksin sebesar Rp 29,23 triliun. Dengan penyesuaian pagu tersebut, realisasi PEN pada sektor kesehatan Rp 34,07 triliun atau 35 persen.
Manfaat program kluster kesehatan itu untuk tenaga kesehatan, belanja penanganan Covid-19, gugus tugas penanganan COVID-19, santunan kematian tenaga kesehatan, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan insentif perpajakan kesehatan.
Progres realisasi kluster perlindungan sosial telah mencapai 77,3 persen atau Rp 181,11 triliun dari pagu penyesuaian Rp 234,33 triliun.
“Yang menerima Program Keluarga Harapan itu 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako 19,4 juta KPM, bantuan sosial tambahan ada 9 juta KPM, bantuan sosial sembako hampir 2 juta KPM di Jabodetabek dan 9,2 juta di non Jabodetabek, plus bantuan langsung tunai Dana Desa,” jelasnya.
Baca juga: Mulai Januari 2021, Sekolah Tatap Muka Kembali Dibuka
Maka, lanjut Menkeu, jumlah kelompok miskin yang mendapat bantuan sudah 60 persen penduduk Indonesia kelompok penerima. Untuk listrik, masyarakat yang mendapatkan subsidi listrik hingga 50 persen untuk yang 900 Watt dan yang 450 Watt digratiskan. Itu artinya 80 persen dari keluarga di Indonesia sudah mendapatkan bantuan pemerintah melalui diskon listrik atau subsidi listrik.
“Adanya subsidi gaji untuk 12,4 juta BPJS tenaga kerja dan 2,4 juta guru honorer yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama,” ucap Menkeu.
Anggaran kluster perlindungan sosial juga diberikan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan meningkatkan akses ke pasar tenaga kerja atau wirausaha.
Pagu program PEN pada kluster kementerian/lembaga sebesar Rp 65,97 triliun telah direalisasikan Rp 32,47 triliun atau 49,2 persen.
Manfaat dari kluster ini dirasakan melalui program padat karya yang diberikan kepada 2,18 juta pekerja, insentif perumahan yang telah tersalurkan 12.904 unit, stimulus pariwisata, persiapan program food estate dan perbaikan lingkungan hidup, DAK Fisik, dan bantuan lain yang sifatnya darurat.
Perhatian pemerintah untuk mendorong dan melindungi sektor usaha melalui insentif usaha dengan pagu Rp 120,6 triliun telah terealisasi Rp 38,13 triliun atau 31,6 persen. Sebanyak 211.476 permohonan dari perusahaan di luar wajib pajak UMKM memanfaatkan program ini.
“Perusahaan yang mendapatkan pukulan berat dari Covid-19 seperti sektor perdagangan, industri manufaktur, konstruksi dan real estate, dan jasa perusahaan mendominasi,” ujar Menkeu.
Baca juga: Pesan Satgas Covid-19 Soal Rencana Pembukaan Sekolah Januari 2021
Progres realisasi dukungan UMKM sudah mencapai 83 persen atau Rp 95,25 triliun dari Rp 114,81 triliun pagu penyesuaian. Pada kluster UMKM, pembiayaan investasi LPDB telah terealisasi seluruhnya.
Terakhir, progress pembiayaan korporasi dari pagu penyesuaian Rp 62,22 triliun telah direalisasikan Rp 2,001 triliun atau 3,2 persen. Realisasi ini untuk penjaminan korporasi Rp 945 juta dan klaim loss limit Rp 2 triliun.**(Feb)
