Topcareer.id – Berbagai langkah pencegahan penularan Covid-19 hingga saat ini terus dilakukan. Seluruh pemerintah daerah, tengah mengupayakan pola penanganan terbaik, yang disesuaikan dengan karakter wilayahnya masing-masing melalui PPKM Mikro.
Infrastruktur yang dimiliki oleh PPKM Mikro yaitu Posko, dengan fungsi dan keberagaman unsur yang terlibat, menjadi modal penting dalam pelaksanaan yang efektif.
Diungkapkan oleh Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, sangatlah penting untuk memantau kasus ini hingga tingkat terkecil, karena permasalahan di tingkat kelurahan dan kab/kota mungkin saja berbeda.
“Seperti contohnya pada kepatuhan memakai masker di Jawa Barat, jika dilihat di tingkat kab/kota, hanya 2 kab/kota yang kepatuhannya rendah. Angka ini terlihat kecil, namun jika dilihat hingga tingkat kelurahan, ternyata sebanyak 451 kelurahan memiliki kepatuhan rendah,” jelas Wiku di Jakarta, baru baru ini.
Maka dari itu, langkah ini penting untuk menjadi perhatian seluruh Provinsi, terutama yang menyumbangkan kenaikan kasus tertinggi.
Akan sangat baik apabila antar Posko yang dibentuk nantinya dapat saling bertukar informasi dan belajar dari pelaksanaan fungsi posko yang telah berjalan optimal di berbagai kabupaten/kota.
Jumlah posko terus ditingkatkan
Jika dilihat secara nasional, jumlah posko yang terbentuk terus mengalami peningkatan. Selama 8 minggu terakhir, jumlahnys terus bertambah, dari yang sebelumnya 18.516 posko, menjadi 19.682 posko.
Jika dilihat pada lima Provinsi penyumbang kasus positif tertinggi, sejauh ini baru DKI Jakarta yang seluruh kelurahannya telah membentuk posko.
Baca juga: Rencana PPKM Mikro Darurat: Mall Cuma Boleh Buka Sampai Jam 5 Sore
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi kedua dengan cakupan pembentukan posko tertinggi, yaitu sebesar 89,61%. DIY diharapkan dapat mengejar pembentukan posko pada 10,49% kelurahan yang belum melakukannya.
Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan cakupan pembentukan posko yang masih rendah, yaitu kurang dari 60%.
Penambahan rata-rata mingguannya juga tidak lebih dari 1% pada 8 minggu terakhir, yang menyebabkan masih adanya sekitar 50-60% kelurahan di tiga provinsi ini yang belum membentuk posko.
“Dimohon kepada seluruh provinsi ini untuk kembali aktif dalam membentuk posko pada kelurahan-kelurahan yang belum memiliki posko, sehingga pelaksanaan PPKM Mikro dapat berjalan dengan efektif,” ungkap Wiku.
Kinerja posko
Wiku menambahkan, dari kinerja posko yang dilaporkan, edukasi dan sosialisasi 3M menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh anggota posko, disusul pembagian masker dan penegakan disiplin.
Yang perlu menjadi perhatian, penyemprotan disinfektan, pembubaran kerumunan, menegur kegiatan kerumunan, dan melakukan tracing implementasinya masih rendah, yaitu di bawah 1%.
Kegiatan-kegiatan yang justru penting ini harus segera dilakukan oleh Posko masing-masing daerah, utamanya pada 5 provinsi penyumbang kasus tertinggi ini.
“Apabila kita lengah, maka butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki keadaan, karena berkaca dari pengalaman sebelumnya bahwa fenomena lonjakan kasus baru bisa kembali terkendali setelah 6-7 minggu setelahnya,” pungkas Wiku.
