Topcareer.id – Penyerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juni 2021 mencapai total anggaran Rp237,4 triliun, atau sekitar 34% dari pagu anggaran Rp699,43 triliun.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa merinci, pada Klaster Kesehatan program PEN terserap sebesar Rp45,4 triliun atau 26,3% dari pagu, Klaster Perlindungan Sosial terserap Rp65,36 triliun atau 44% dari pagu.
Lalu klaster Dukungan UMKM dan korporasi Rp50,93 triliun atau sekitar 26,3% dari pagu, Klaster Program Prioritas Rp39,79 triliun atau sekitar 31,1%, dan Klaster Insentif usaha Rp36 triliun atau 63,5% dari pagu anggaran.
Kunta Wibawa menyampaikan, dengan kondisi penyerapan dana program PEN seperti itu, sebenarnya pencapaiannya sudah cukup signifikan.
“Memang harus kita dorong terus percepatan penyerapannya agar berdampak signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Sampai pada periode semester II 2021 ini pencairannya akan jadi jauh lebih baik,” kata dia dikutip dari Dialog Produktif KPCPEN, Rabu (30/6/2021).
Menurut Kunta, dari indikator ekonomi makro, tren perekonomian nasional mulai menunjukkan pemulihan, baik dari sisi konsumsi maupun produksinya. Selain itu, apabila dilihat dari belanja modal keseluruhan yang ditanggung APBN 2021, penyerapannya lebih tinggi daripada kuartal I-II 2020 lalu.
Baca juga: Mulai 3 Juli 2021, Ketua KPCPEN Pastikan Pemerintah Berlakukan PPKM Darurat
Capaian-capaian seperti program prioritas di sektor padat karya yang dilakukan Kementerian PUPR dinilai relatif lebih baik daripada tahun lalu, begitu pula untuk UMKM dan koperasi yang sudah sesuai target.
Sementara itu, Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM masih melanjutkan program PEN tahun lalu, yakni subsidi bunga kredit usaha, penempatan dana pemerintah pada mitra bank umum, imbal jasa penjaminan, penjaminan lost limit, kebijakan pph final, dan Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM).
Prioritas anggaran PEN untuk membantu UMKM, dinilai Eddy, jarang terjadi di negara lain, bahkan dinilai lebih baik dibandingkan standar internasional. Program Kemenkop UKM yang paling menyentuh langsung kepada masyarakat adalah pencairan bantuan kepada 9,8 juta pengusaha mikro dengan nilai total Rp11,76 triliun.
“Sekarang sedang proses pencarian untuk menambah cakupan penerima hingga 3 juta penerima bantuan lagi, dengan total anggaran tambahan Rp3,6 triliun,” tambah Eddy.