Topcareer.id – Pemerintah terus berupaya mendorong kemajuan studentpreneur melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah yaitu terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pengembangan digitalisasi di Indonesia akan berkontribusi senilai Rp4.434 triliun terhadap PDB pada tahun 2030 atau setara dengan 16 persen dari PDB.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2021, nilai perdagangan digital mencapai Rp401 triliun seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi berbelanja daring serta didukung perluasan sistem pembayaran digital dan akselerasi digital banking.
“Pada tahun 2025 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp2.050 triliun, kemudian pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi Rp4.531 triliun,” kata Menko Airlangga dalam keterangan resminya, Senin (11/7/2022).
Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga turut menjadi akselerator bagi wirausahawan dalam memperluas jangkauan usaha. Dengan demikian, talenta digital menjadi bagian yang sangat penting untuk dikuasai.
“Berbagai dukungan dilakukan Pemerintah dalam mengembangkan keterampilan digital seperti Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy dan Sea Labs Academy,” papar Menko Airlangga.
Terkait dengan Program Kartu Prakerja, Pemerintah telah menyalurkan insentif kepada 13 juta penerima dengan capaian 30 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, kini telah bekerja atau berwirausaha.
Baca juga: Wamenaker Minta Rakernas KSBSI Lahirkan Pemikiran Konstruktif Dan Konkrit
Selain itu insentif yang diberikan tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 92 persen penerima untuk membeli bahan pangan dan 70 persen penerima untuk modal usaha.
Apresiasi terhadap efektivitas Program Kartu Prakerja tersebut juga telah diberikan oleh berbagai lembaga internasional, diantaranya yakni UNESCO.
Dengan berbagai program peningkatan talenta digital tersebut, diharapkan mampu mendorong digitalisasi pada sektor UMKM agar lebih optimal.
Adapun salah satu bentuk digitalisasi UMKM yang saat ini telah dilakukan Pemerintah yakni pemberdayaan dan perluasan akses pasar UMKM atau IKM Digital melalui program Bangga Buatan Indonesia (BBI), e-katalog LKPP, QRIS dan lainnya.
Di samping digitalisasi, Pemerintah juga mengambil kebijakan bagi UMKM terkait dengan pemberian dukungan skema pembiayaan terintegrasi melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program pembiayaan yang dapat dijangkau oleh berbagai skala usaha UMKM.
Pada masa pandemi, Pemerintah berupaya memberikan kebijakan relaksasi dan tambahan subsidi bunga sebesar 3 persen bagi debitur KUR sampai dengan 31 Desember 2022 dan meningkatkan plafon kredit tanpa agunan menjadi Rp100 juta.
