Topcareer.id – Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta menilai bahwa gaya hidup mewah yang ditunjukkan salah satu pejabat Ditjen Pajak ibarat fenomena gunung es. Menurutnya, praktik-praktik serupa diduga masih terjadi di kalangan pejabat lainnya.
“Ini seperti fenomena gunung es, yang kelihatan baru puncaknya saja sementara di bawah lautan jumlahnya banyak dan belum teridentifikasi. Inilah yang menyebabkan kenapa ketimpangan ekonomi bangsa menganga lebar,” kata Andreas dikutip dari rilis berita di laman resmi UGM, Senin (27/2/2023).
Beberapa waktu terakhir, pegawai di lingkungan Ditjen Pajak menjadi perbincangan masyarakat. Hal itu lantaran terkuaknya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy, putra pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang terlihat seringkali memamerkan kekayaannya di media sosial.
Lebih lanjut Andreas Budi mengatakan di era saat ini gaya hidup yang memosisikan aspek-aspek materialisme sebagai penanda seseorang memiliki gaya hidup lebih dari yang lain kian terlihat jelas.
Dengan begitu, lanjut Andreas, penumpukan basis material menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukkan kepada dunia akan kelas sosial elite berbeda dengan kebanyakan orang. Tidak sedikit yang akhirnya masuk ke dalam perangkap besar liberalisasi ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elite.
Baca juga: Kendaraan Listrik Lebih Hemat Daripada BBM, Dirut PLN Jelaskan Hitungannya
“Gaya hidup semacam itu membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak pernah punya kepekaan, ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja,” jelas dia.
Dosen Departemen Sosiologi FISIPOL UGM ini menyebutkan praktik gaya hidup yang kompetitif dan berlomba mengejar kelas elite yang diglorifikasi tanpa disadari telah mengkhianati kehidupan bersama sebagai sesama warga negara.
“Ini menjadi bentuk pengkhianatan solidaritas hidup bersama sebagai bangsa-negara,” ucap dia.
Andreas menilai saat ini pemerintah perlu melakukan pembenahan melalui revolusi mental para pejabat publik, terutama yang terkait dengan keuangan. Selain itu juga didukung transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Ada kemerosotan moral pejabat publik kita sehingga perlu segera dilakukan tindakan revolusi mental,” imbuh dia.
