TopCareer.id – Gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terjadi belakangan ini dinilai akibat dari beberapa faktor, salah satunya pertumbuhan ekonomi global yang lesu, berdampak pada sektor industri padat karya.
“Saya kira memang banyak faktor yang menyebabkan gelombang PHK ini, terutama di sektor industri padat karya berorientasi ekspor seperti sektor garmen atau tekstil,” kata Hempri Suyatna Pengamat Ekonomi Kerakyatan sekaligus Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM.
Selain itu, kata Hempri seperti dilansir situs resmi UGM, maraknya produk impor ilegal, serta turunnya daya beli masyarakat akibat devaluasi rupiah, juga ditengarai menjadi faktor terjadinya gelombang PHK.
Ditambah, proses transisi politik di Tanah Air, mendorong banyak perusahaan untuk wait and see, untuk melihat bagaimana dinamika politik yang akan terjadi, sehingga ikut berpengaruh.
Untuk itu, Hempri berpendapat ada beberapa hal yang harus diantisipasi, untuk mencegah gelombang PHK tidak berefek lebih besar. Menurutnya, dengan bonus demografi di 2030, peningkatan jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan harus secara dicarikan solusi, agar tidak mengganggu stabilitas negara.
Baca Juga: Menaker Ida: Tingkat Pengangguran Terbuka Capai 4,82%
Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor harus dievaluasi kembali Peraturan ini dicurigai menjadi penyebab maraknya produk-produk impor yang berakibat pada lesunya industri di tanah air.
“Jika perlu, aturan harus direvisi untuk memberikan perlindungan produk-produk dalam negeri dari serbuan produk impor,” kata Hempri.
Kedua, daya beli masyarakat harus ditingkatkan, misalnya dengan memberikan jaminan stabilitas harga sehingga lebih terjangkau. Ia mencontohkan, beberapa program seperti bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu bisa digelar, sehingga mereka bisa membeli produk-produk yang dibutuhkan.
Selain itu, ke depannya perlu ada langkah lain untuk mengantisipasi korban PHK seperti penyelenggaraan program padat karya yang melibatkan masyarakat di dalamnya, termasuk memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Industri Kreatif.
“Pengalaman selama ini sektor UMKM selalu mampu menjadi katup penyelamat perekonomian nasional. Kebijakan untuk memperkuat sektor UMKM menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang menjadi korban PHK,” pungkas Hempri.
