TopCareer.id – Kelanjutan dari Program Prakerja di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto masih harus menanti keputusan dari pemerintahan baru.
Program Prakerja sendiri jadi salah satu program yang cukup mendapatkan sambutan positif di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama karena membantu peningkatan skill masyarakat.
Terkait hal ini Direktur Eksekutif Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan kelanjutan dari program ini masih harus menanti pengumuman dari pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto.
“Saya tidak ingin terlalu maju, jadi tunggu saja apa yang akan disampaikan oleh pemerintahan yang baru,” kata Denni dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Baca Juga: Jokowi: Anggaran Prakerja Rp 60,3 T Sudah Bantu 18,8 Juta Pekerja
Namun, Denni memastikan diskusi terkait keberlanjutan program ini oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) sudah dilakukan.
Sementara, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kementerian mendorong untuk keberlanjutan dari program Prakerja di era Prabowo, mengingat kesuksesan pada pemerintahan sebelumnya.
Adapun, sejak diluncurkan pada April 2020 hingga saat ini, Prakerja telah memberikan akses skilling, reskilling, dan upskilling pada lebih dari 18,9 juta penerima.
Prakerja juga menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak dari Covid-19. Usai pandemi, mulai 2023, Prakerja diimplementasikan dengan skema normal.
Baca Juga: Program Prakerja: 4 Tahun Dorong Produktivitas Angkatan Kerja Indonesia
Selain itu, program ini juga menjadi acuan dari negara lain untuk penerapan program serupa seperti Kamboja, Thailand, Maroko, dan Malaysia, serta menerima beberapa penghargaan.
“Secara program kita terus mendorong kelanjutan dari Program Prakerja ini,” kata Susiwijono dalam konferensi pers yang sama.
Ia mengatakan, dengan adanya isu-isu seperti masalah lapangan kerja, ketenagakerjaan, hingga kelas menengah Program, Prakerja masih relevan untuk dilanjutkan.
“Kita berharap di pemerintahan baru tetap dilanjutkan, keputusan akhir tetap ada di pemerintahan baru,” pungkas Susiwijono.