TopCareer.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengunjungi Rusunawa BPJS Ketenagakerjaan Lancang Kuning di Batam, Kepulauan Riau pada Selasa (17/12/2024).
Bersama Wakil Menaker (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, Menaker juga berdiskusi dengan para pekerja dan buruh yang menyewa rusunawa tersebut.
Usai peninjauan tersebut, Yassierli mengatakan Rusunawa ini merupakan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan yang bisa mendukung kesejahteraan pekerja atau buruh.
Baca Juga: Menaker Yassierli Mau Naker Fest Digelar Rutin
“Ini salah satu program yang luar biasa dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai fungsi layanan terhadap pekerja,” kata Menaker, seperti dikutip dari keterangan tertulis.
“Ini in line dengan keinginan pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, kita sangat concern dengan kesejahteraan pekerja,” imbuhnya.
Yassierli pun mengungkapkan, pemerintah punya rencana mengembangan rusun serupa untuk diterapkan di daerah-daerah lainnya.
Baca Juga: Menaker Mau BPJS Ketenagakerjaan Jaring Lebih Banyak Pekerja Informal
“Tadi kita sudah lihat bersama, over all kesan kami positif, dan kita tadi juga sudah diskusi kemungkinan pengembangan yang sama di provinsi lain, tentu dengan beberapa catatan, perbaikan,” kata Yassierli.
Selain mengembangkan rusunawa di wilayah lain, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk memastikan layanan kesejahteraan pekerja atau buruh.
Dia mengatakan, rusun atau hunian pekerja harus memperhatikan keselamatan, keamanan dan kebersihan, lingkungan hijau, serta memperhatikan aspek sosial.
Harus Terjangkau dan Inklusif
BPJS Ketenagakerjaan pun diminta memperhatikan tiga hal. Pertama, fasilitas hunian harus terjangkau harganya.
Kedua adalah inklusif, di mana sasaran layanan adalah pekerja atau buruh yang benar-benar membutuhkan hunian. Kemudian, fasilitas haruslah layak dan memadai.
“Sekali lagi ini adalah bentuk concern dari pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu bukan tukang pungut iuran, tapi memberikan benefit kepada pekerja,” kata Yassierli.
Baca Juga: Peserta BPJS Ketenagakerjaan Anjlok Usai Badai PHK Tekstil
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menambahkan, ia berharap ada kolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda), sebagai bentuk pengembangan program ini ke depannya.
Ia mengatakan, Pemda bisa memberikan dukungan kerja sama akan kemudahan pembangunan layanan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh.
“Paling tidak kita juga butuh dukungan dari Pemda, seperti Batam (BP Batam) lahannya disediakan, kita sewa jangka panjang, sehingga membangunnya lebih optimal karena dananya fokus untuk fasilitas,” pungkas Anggoro.