TopCareer.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan mempertahankan subsidi transportasi publik, di tengah adanya efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.
Hal ini dinyatakan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Menurutnya, kementeriannya akan memfokuskan pagu anggaran tahun 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik, khususnya mempertahankan subsidi termasuk penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO).
“Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub,” kata Dudy, dikutip dari keterangan tertulis.
“Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” imbuhnya.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Pemerintah, Pakar Ingatkan Dampak ke Produktivitas Pekerja
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kemenhub di tahun anggaran 2025 menjadi Rp 17,725 triliun.
Jumlah total ini akan dipergunakan oleh sembilan unit organisasi eselon I yang berada di bawah naungan Kemenhub.
Anggaran ini rencananya akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp 464,09 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 3,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 7,32 triliun.
Selain itu, Ditjen Perhubungan Udara Rp 3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp 71,01 miliar, BPSDMP Rp 1,82 triliun, dan BPTJ Rp 108,95 miliar.
Baca Juga: BKN Siap Terapkan 2 Hari WFA dan 3 Hari WFO Buat Pegawainya
Jumlah anggaran Kemenhub ini mengalami efisiensi sebesar 43,66 persen atau Rp 13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal yang berjumlah Rp 31,45 triliun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024.
Namun, Dudy meyakinkan layanan transportasi terhadap masyarakat akan tetap dilakukan dengan optimal.
Selain itu, Menhub menyebut dalam beberapa hari terakhir mereka terus melakukan tinjauan dengan menggunakan Risk Based Analysis atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Berdasarkan analisis tersebut, nantinya seluruh program akan dijalankan menggunakan anggaran yang ada.
“Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” kata Dudy.
“Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
