TopCareer.id – Efisiensi anggaran dan rencana pemangkasan birokrasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat hampir 10 ribu pegawa pemerintahan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Para pegawai negeri yang terdampak di antaranya bekerja di Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, serta Layanan Kesehatan Kemanusiaan.
Berbagai laporan menyebut, pemangkasan menyasar tapi tidak spesifik pada pegawai yang masih masa percobaan tahun pertama, karena memiliki lebih sedikit jaminan perlindungan kerja.
Reuters melaporkan, dikutip Senin (17/2/2025), hampir setengah dari pekerja masa percobaan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC dan di National Institutes of Health, terkena pemangkasan.
Sumber lain juga mengatakan, Dinas Kehutanan AS memecat sekitar 3.400 karyawan baru, sementara Dinas Taman Nasional memberhentikan sekitar seribu orang.
Baca Juga: Ubisoft Tutup Studio di Inggris dan PHK 185 Pekerja
Menurut narasumber yang mengetahui rencana ini, Dinas Pendapatan Internal yang bertugas memungut pajak juga bersiap memecat ribuan pekerja pekan ini.
Pemangkasan ini pun membuat beberapa pegawai yang terdampak terkejut, di mana tidak sedikit dari mereka yang sudah lama bekerja.
“Saya telah berbuat banyak untuk negara dan sebagai veteran yang mengabdi pada negaranya, saya merasa seperti dikhianati,” kata Nick Gioia, yang bertugas di ketentaraan untuk Departemen Pertahanan selama 17 tahun.
Ia baru bergabung di Layanan Riset Ekonomi untuk Departemen Pertahanan AS pada Desember dan dipecat Kamis malam pekan lalu.
“Saya tidak merasa ini ada hubungannya dengan pekerja federal, saya merasa ini hanya main-main,” kata pria yang tinggal di Elizabethtown, Kentucky itu.
Pemangkasan ini merupakan tambahan bagi sekitar 75.000 pegawai yang telah menerima pesangon yang ditawarkan Trump dan penasehatnya, Elon Musk, untuk mengundurkan diri secara sukarela.
Baca Juga: Prabowo Umumkan Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen
Menurut Trump, pemerintah federal terlalu gemuk dengan terlalu banyak uang yang hilang karena pemborosan dan fraud.
Pemerintah federal memiliki utang sekitar USD 36 triliun dan mengalami defisit USD 1,8 triliun di 2024. Kesepakatan bipartisan pun dibutuhkan untuk reformasi fiskal.
Selain pengurangan pekerjaan, Trump dan Musk juga mencoba mencabut perlindungan pegawai negeri sipil (PNS) bagi karyawan karier dan membekukan sebagian besar bantuan luar negeri AS.
Mereka juga mencoba menutup secara penuh beberapa lembaga pemerintah seperti US Agency for International Development dan Consumer Financial Protection Bureau.
