TopCareer.id – Efisiensi anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan jadi salah satu yang disorot dalam aksi mahasiswa di berbagai daerah, yang mengusung tema “Indonesia Gelap” beberapa waktu lalu.
Menurut Ketua BEM-KM Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto, anggaran sektor pendidikan yang dialokasikan selama ini sesungguhnya bahkan belum ideal untuk menopang pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi.
Bahkan, ujarnya, isu kelayakan sarana prasarana pendidikan hingga gaji guru honorer masih belum bisa diatasi pemerintah.
Keputusan pemerintah yang memangkas anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari Rp 33,5 triliun menjadi Rp 25,5 triliun pun menimbulkan pertanyaan besar terkait pemerintah, untuk memprioritas sektor pendidikan.
Ini belum termasuk efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Kualitas Pendidikan
“PTN pastilah tambah pusing karena harus mencari tambahan dana. Jalan keluar paling gampang? Naikkan UKT (Uang Kuliah Tunggal),” kata Tiyo, mengutip keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).
“Siapa yang jadi korban? Mahasiswa, orang tua, dan masyarakat Indonesia yang harus menguburkan mimpinya untuk kuliah hanya karena tak ada biaya,” ujarnya.
Meski pemerintah menbyebut tak ada kenaikan UKT dan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tetap berjalan, namun pemangkasan anggaran pendidikan oleh pemerintah sangat disayangkan.
Tiyo menyebut, pemotongan anggaran masih sangat mungkin terjadi, dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 yang memuat arahan untuk target efisiensi sebesar Rp 306,69 triliun.
Tiyo menilai, tidaklah bijak jika efisiensi anggaran dijalankan sedemikian rupa untuk mendukung program yang sejak awal sulit untuk ditopang APBN, seperti program Makan Bergizi Gratis.
“Presiden Prabowo mesti menyadari bahwa pemangkasan ugal-ugalan ini tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi janji politik sebuah program yang tidak melalui kajian akademik yang cukup,” ujarnya.
Baca Juga: Menkeu Sebut Anggaran Beasiswa KIP dan LPDP Tak Kena Efisiensi
Untuk itu, BEM KM UGM pun menuntut dua hal ke pemerintah. Tuntutan pertama adalah evaluasi total program Makan Bergizi Gratis, dengan menyesuaikan kapasitas APBN dan kemampuan ekonomi nasional saat ini.
Tiyo pun mengatakan, pemerintah tak perlu malu untuk mempertimbangkan skema pembatalan, serta mengembalikan fokus pada sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Kedua, pemerintah dituntut untuk menerapkan kebijakan pajak progresif, untuk menjadi sumber pendapatan negara yang baru.
“Kembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan masa depan dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi,” kata Tiyo.
Tiyo pun mengatakan mereka mendesak presiden Prabowo untuk segera meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran terutama pemangkasan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas dan pelayanan publik.
Menurutnya, pemangkasan ini perlu dikaji secara mendalam dengan menimbang kepentingan masyarakat. “Kita minta Presiden untuk meninjau ulang,” pungkas Tiyo.
