TopCareer.id – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor dari mitra dagang mereka, di mana Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI) pun mengatakan, pengenaan tarif impor ini akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
Kementerian mengungkapkan, selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.
“Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).
Baca Juga: Hampir 10.000 Pegawai Negeri AS Di-PHK Imbas Efisiensi Anggaran ala Trump
Susiwijono menambahkan, pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Ia menyebut, pemerintah telah memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS.
“Bersama Bank Indonesia, pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Susiwijono mengklaim pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk mengharapi pemberlakukan tarif resiprokal AS, serta melakukan negosiasi dengan pemerintah negara itu.
“Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS,” ujarnya.
Baca Juga: Trump Bekukan Anggaran VOA, 1.300 Pekerja Dirumahkan
“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” tambah Susiwijono.
Berbagai langkah juga disiapkan untuk menjawab masalah yang diangkat oleh pemerintah AS, khususnya yang disampaikan di laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.
Menurut Susiwijono, Presiden Prabowo Subianto sudah meminta jajaran kementeriannya untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat.
“Khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs),” kata Susiwijono.
Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia yang merupakan pemegang Keketuaan ASEAN, untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara yang tergabung juga terdampak pengenaan tarif AS.
