TopCareer.id – Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa mereka akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan memangkas operasional, akibat pemotongan dana dari Amerika Serikat (AS).
Menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, pemangkasan dana tersebut membuat organisasi kesehatan PBB itu itu mengalami defisit anggaran ratusan juta dolar.
Mengutip The Straits Times, Senin (28/4/2025), AS memberikan WHO USD 1,3 miliar untuk anggaran 2022 hingga 2023, terutama melalui kontribusi sukarela untuk proyek-proyek tertentu, alih-alih biaya keanggotaan tetap. Namun, AS tidak pernah membayar iurannya untuk tahun 2024 dan diperkirakan tidak akan membayar iurannya untuk 2025.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran hingga PHK Bikin Jumlah Pemudik Turun di Lebaran 2025
Pada 22 April lalu, kepada para staf dan negara-negara anggota, Tedros mengatakan WHO telah mempersiapkan struktur baru.
“Penolakan AS untuk membayar kontribusi yang dinilai untuk tahun 2024 dan 2025, dikombinasikan pengurangan bantuan pembangunan resmi oleh beberapa negara lain, berarti kita menghadapi kesenjangan gaji untuk tahun 2026-2027 antara USD 560 juta dan USD 650 juta,” ujarnya.
Tedros mengatakan, angka tersebut setara dengan sekitar 25 persen dari total biaya gaji staf. Namun dirinya menegaskan, bukan berarti akan ada PHK terhadap 25 persen dari total karyawan. WHO sendiri mempekerjakan lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia.
Baca Juga: Menko Airlangga: Jangan Ada PHK karena Tarif Resiprokal AS
Meski begitu, Tedros mengakui WHO akan melepas banyak pekerjanya, dengan dampak terbanyak adalah pada kantor pusat di Swiss. Dia juga berjanji akan melakukannya dengan cara yang manusiawi. Dia menambahkan, mereka akan mulai proses tersebut dengan mengurangi posisi senior management.
“Kami mengurangi tim kepemimpinan senior di kantor pusat dari 12 menjadi tujuh, dan jumlah departemen akan dikurangi (lebih dari) setengahnya, dari 76 menjadi 34,” kata Tedros.
Sementara, kantor-kantor regional WHO akan terdampak di berbagai tingkatan. Bahkan, beberapa kantor di negara-negara kaya kemungkinan bakal ditutup.
“Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan bagi kita semua,” pungkas Tedros.