TopCareer.id – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyebut ricuhnya job fair di Cikarang, Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu, sebagai ketidaksiapan pemerintah menangani tingginya animo masyarakat terhadap akses kerja.
Nurhadi menyayangkan kericuhan terjadi karena peserta berebut scanner QR code yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.
“Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” ujarnya dalam keterangan pers, ditulis Rabu (4/6/2025).
Ia mengatakan, penyelenggaraan job fair berskala besar minimal seharusnya sudah mengantisipasi lonjakan pengunjung, memiliki manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, serta pemecahan titik lokasi.
Pemerintah Daerah (Pemda) juga dinilai harus sadar bahwa bursa kerja bukan sekadar ajang seremonial tahunan, namun representasi dari masalah besar yaitu pengangguran struktural.
Karena itu, kata Nurhadi, pendekatannya tidak boleh hanya tentang administratif atau event-based semata, namun perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.
“Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” kata Nurhadi.
Baca Juga: Job Fair Disebut Cuma Formalitas, Wamenaker: Jangan Bikin Hoaks
Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Nurhadi mengatakan Pemda Kabupaten Bekasi perlu menegaskan tanggung jawab terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
Menurutnya, perusahaan di kawasan industri Bekasi serta mendapat insentif, kemudahan, dan manfaat dari keberadaan di wilayah ini, harus didorong agar ikut berkontribusi nyata dalam membuka dan menyerap tenaga kerja lokal.
“Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi tidak boleh hanya menikmati fasilitas, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” kata Nurhadi.
Ia menegakan, pemerintah harus memastikan ada regulasi yang mengikat dan mendorong keterlibatan aktif sektor industri, dalam mengurangi angka pengangguran.
Lebih lanjut, terkait solusi jangka pendek masalah membludaknya pencari kerja, Nurhadi merekomendasikan penyelenggaraan job fair secara terdesentralisasi di berbagai kecamatan atau zona industri.
“Pemerintah juga bisa memperkuat platform daring yang memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan tanpa harus berdesakan secara fisik,” katanya.
Baca Juga: Buat Pencari Kerja, Hindari Lakukan Sederet Hal Ini Saat ke Job Fair
Di sisi lain, pemerintah diminta mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja dengan profil keterampilan para pencari kerja.
Jika mismatch terlalu tinggi, pemerintah perlu memperbanyak pelatihan vokasional, dan bimbingan karier.
“Termasuk sinergi dengan dunia usaha harus lebih ditekankan lagi. Kita tidak bisa membiarkan ribuan warga terus mengantre hanya demi men-scan QR,” Nurhadi menyatakan.
Pemerintah pun diminta hadir dengan perencanaan yang lebih manusiawi, adil, dan berbasis data. Menurutnya, pencari kerja tidak boleh menjadi korban dari buruknya manajemen.
Hal ini juga penting mengingat badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), juga berkorelasi dengan animo masyarakat terhadap peluang untuk mengakses pekerjaan, termasuk melalui bursa kerja.
Baca Juga: RI Darurat PHK, Puan Minta Pemerintah Punya Strategi Konkret
“Dengan angka pengangguran yang masih tinggi dan keresahan sosial yang mulai terlihat dalam bentuk kericuhan seperti ini, job fair ke depan tidak boleh lagi menjadi simbol kepanikan kolektif,” tuturnya.
“Job fair harus menjadi jalan keluar nyata menuju pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat. Bukan cuma seremonial,” pungkasnya.
Sebelumnya, acara job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Selasa (27/5/2025) lalu membludak dan berujung kericuhan.
Pencari kerja yang diprediksi mencapai 25 ribu orang memadati halaman gedung, meski kuota lowongan yang tersedia hanya sebanyak 3.000.
Terkait kericuhan yang terjadi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah membludaknya pencari kerja di Bekasi sebagai potret sulitnya mencari pekerjaan.
Pihak Kemenaker menilai hal itu lebih kepada tingginya animo masyarakat terhadap lowongan pekerjaan.
