TopCareer.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta agar pemerintah bertindak nyata, dalam mengantisipasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih besar di Bali.
“Gelombang PHK yang juga melanda daerah pariwisata seperti Bali menjadi bukti bahwa sektor ketenagakerjaan di Indonesia sedang rapuh,” kata Puan, mengutip keterangan tertulis.
Dia pun berharap agar pemerintah segera bertindak nyata untuk menyelamatkan para tenaga kerja di Pulau Dewata.
Sebelumnya, sekitar 100 pekerja di sektor pariwisata di Bali dilaporkan mengalami PHK sejak awal 2025.
Laporan PHK terhadap 100 pekerja dari salah satu hotel besar di Badung itu terjadi akibat lesunya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition).
Terbaru, 70 karyawan di PT Coca Cola Bottling Indonesia juga terkena PHK. Pabrik di Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali itu dipastikan tutup 1 Juli 2025.
Menurut Puan, gelombang PHK di Bali merupakan cermin nyata dari rapuhnya struktur ketenagakerjaan nasional, khususnya di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor tertentu.
Puan mengatakan, gelombang PHK di Bali yang makin melebar tak boleh dianggap sebagai kasus yang acak atau sporadis.
Baca Juga: Marak PHK, Puan Desak Negara Dampingi Pekerja yang Masuk Sektor Informal
“Badai PHK terjadi karena adanya sebab-akibat. Pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini,” kata mantan Menko PMK tersebut.
Ia menegaskan, gelombang PHK bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Baik karena industri yang melemah, maupun karena menurunnya daya beli masyarakat akibat ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian,” kata Puan.
Dia melihat bahwa hingga saat ini, belum ada mekanisme konkret dan terukur dari pemerintah pusat maupun daerah, dalam merespon PHK massal yang semakin meluas.
“Termasuk belum ada skema pelatihan ulang (reskilling) yang siap dijalankan dan dukungan bagi pekerja yang di-PHK lalu memutuskan menjadi wirausaha kecil maupun pekerja di sektor informal,” ujarnya.
PHK yang sekarang merambah dari sektor manufaktur ke pariwisata, kata Puan, juga memperlihatkan ketidaksiapan sistem ketenagakerjaan nasional dalam menghadapi tekanan ekonomi.
“Bahkan daerah seperti Bali yang selama ini menjadi ikon pariwisata Indonesia, terkesan dibiarkan menghadapi krisis ini sendirian,” ujarnya.
Puan pun mendorong pemerintah pusat segera membentuk Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK, dengan prioritas daerah terdampak seperti Bali, Batam, dan kawasan industri lainnya.
Baca Juga: Badai PHK di Industri Media, Komdigi Siapkan Langkah Lindungi Pekerja
Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran juga harus dievaluasi secara selektif.
“Efisiensi pastinya baik, tapi tetap juga harus mendukung ekonomi kerakyatan,” kata Puan. “Sektor seperti MICE yang memiliki multiplier effect tinggi tidak bisa disamakan dengan sektor belanja birokrasi biasa,” imbuhnya.
Pemerintah juga diminta mengintegrasikan program Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pariwisata, terutama untuk pelatihan digital, peralihan sektor kerja, dan penguatan UMKM berbasis pariwisata.
Dibutuhkan juga insentif khusus untuk sektor hospitality dan manufaktur, yang terbukti menyerap banyak tenaga kerja di tingkat lokal.
“Jangan biarkan narasi pertumbuhan ekonomi jadi bising di pusat, tapi hening di daerah,” kata Puan. “Jika negara gagal hadir di tengah krisis ketenagakerjaan ini, maka kepercayaan publik akan runtuh perlahan,” ujar politikus PDIP itu.
Puan menegaskan, PHK bukan hanya soal statistik, tapi juga masalah sosial yang berdampak pada kehidupan jutaan keluarga di Indonesia.
“Pemerintah harus segera membuktikan bahwa Negara tidak hanya pandai bicara di panggung konferensi, tetapi juga tanggap dalam melindungi pekerja yang kini kehilangan pekerjaan dan sebagian juga kehilangan harapan,” pungkasnya.
