TopCareer.id – Dokteroid atau seseorang yang mengaku sebagai tenaga medis tanpa latar belakang menjadi sebuah fenomena yang berbahaya. Kasus ini belakangan jadi sorotan usai terjadinya malpraktik “Quack Brothers” di India.
Times of India melaporkan adanya dua kakak beradik yang ditangkap karena menyamar sebagai dokter bedah dan mengoperasi seorang anak berusia enam tahun, yang akhirnya meninggal dunia.
Padahal, kedua dokter palsu itu hanya lulusan pendidikan menengah yang setara SMA.
Ari Sri Wulandari, dosen Fakultas Kedokteran IPB University menjelaskan, dokteroid adalah individu tanpa pendidikan formal di bidang medis, tapi mengklaim sebagai tenaga kesehatan, bahkan melakukan tindakan medis.
Ari mengungkapkan, ada beberapa faktor yang jadi pemicu munculnya praktik dokteroid.
Salah satunya keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah tertentu, yang mendorong masyarakat mencari alternatif yang lebih murah dan mudah dijangkau.
Baca Juga: Penggunaan AI di Kesehatan Harus Utamakan Keselamatan Pasien
Selain itu, rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab.
“Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis, dan mudah tertipu oleh penampilan seperti pakaian putih atau klaim palsu,” kata Ari, mengutip ipb.ac.id, Kamis (26/6/2025).
Lemahnya regulasi dan pengawasan hukum ikut andil dalam membuka celah bagi praktik semacam ini.
Menurut Ari, kasus “Quack Brothers” di India mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengawasan dan mutu layanan medis.
“Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi rumah sakit untuk memastikan bahwa hanya tenaga kesehatan yang memang punya kualifikasi, izin praktik, dan kompetensi yang memadai yang boleh melakukan tindakan medis,” kata Ari.
Karena itu, sangat penting untuk melakukan verifikasi ketat terhadap kredensial tenaga medis, pengawasan proses klinis, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
Baca Juga: Menkes: Jumlah Dokter Baik Jauh Lebih Banyak, Jangan Tertutup Oknum
Budaya keselamatan pasien, Ari menegaskan, harus menjadi tanggung jawab seluruh staf rumah sakit, tidak hanya tenaga medis.
Setiap rumah sakit pun memiliki upaya sistematis untuk menjamin keselamatan pasien, atau patient safety.
Upaya ini terkait langsung dengan keselamatan jiwa dan kesejahteraan pasien, serta merupakan tanggung jawab besar dari penyedia layanan kesehatan.
Di Indonesia, sistem keselamatan pasien mengacu pada sejumlah pedoman penting.
Beberapa di antaranya adalah regulasi dari Kementerian Kesehatan, standar akreditasi nasional dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), serta prinsip Patient Safety Goals.
Prinsip-prinsip tersebut juga sejalan dengan standar internasional seperti yang diterapkan oleh Joint Commission International (JCI).
Ari menjelaskan bahwa keselamatan pasien mencakup berbagai hal. Contohnya termasuk identifikasi aktivitas berisiko tinggi, penilaian risiko secara berkala, dan pelaporan insiden secara sistematis.
Selain itu, penerapan sasaran keselamatan nasional juga sangat penting. Hal ini meliputi identifikasi pasien yang tepat, komunikasi yang efektif antar petugas, serta pengamanan obat-obatan berisiko tinggi.
Baca Juga: Dapat Beasiswa Freeport, Sephia Jadi Dokter Perempuan Pertama Suku Amungme
Upaya lainnya mencakup pencegahan infeksi dan pengurangan risiko cedera akibat jatuh. Semua langkah ini dirancang untuk meningkatkan mutu layanan dan melindungi keselamatan pasien secara menyeluruh.
“Semua staf rumah sakit baik medis maupun nonmedis, memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pasien. Prosedur klinis harus dijalankan sesuai SOP dan prinsip keselamatan yang berlaku,” kata Ari.
Untuk itu, staf rumah sakit wajib mengikuti pelatihan berkala dan melalui proses kredensial.
Proses itu berupa evaluasi kelayakan tenaga kesehatan yang dilakukan secara berkala, minimal setiap lima tahun saat perpanjangan izin praktik.
“Proses ini memastikan bahwa setiap tenaga medis yang memberikan layanan benar-benar kompeten dan layak,” pungkas Ari.