TopCareerID

Serikat Pekerja Minta Prabowo Buktikan Keberpihakan di Pidato Nota Keuangan 2025

Presiden, Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu, 30 Maret 2025. Foto: (BPMI Setpres)

TopCareer.id – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) berharap agar Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakannya pada pekerja atau buruh, dalam pidato Nota Keuangan tahun 2025.

Mirah Sumirat, Presiden Aspirasi menegaskan, Nota Keuangan Presiden RI tidak boleh hanya jadi sekadar deretan angka ekonomi makro, namun harus memuat kebijakan nyata yang langsung menyentuh kehidupan pekerja/buruh Indonesia.

Ia menekankan, momentum ini sangat penting bagi Presiden untuk menunjukkan keberpihakan nyata bagi jutaan buruh, yang merupakan penggerak ekonomi nasional.

“Kesejahteraan Pekerja/Buruh bukan sekadar isu moral, melainkan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan,” kata Mirah, melalui siaran persnya, ditulis Jumat (15/8/2025).

Baca Juga: Pembentukan Satgas dan Dewan Kesejahteraan Buruh Dinilai Tak Sentuh Akar Masalah PHK

Mirah pun mengungkapkan, Aspirasi memiliki tujuh poin utama yang jadi harapan pekerja/buruh Indonesia:

Pemerintah perlu memastikan harga kebutuhan pokok, energi, dan transportasi terkendali agar gaji tidak tergerus inflasi.

Penetapan upah minimum harus berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan semata angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Penciptaan lapangan kerja harus menjamin kerja layak (decent work), serta membatasi praktik outsourcing dan kontrak jangka pendek yang merugikan pekerja/buruh.

Peningkatan layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk subsidi iuran bagi pekerja berpenghasilan rendah, menjadi kebutuhan mendesak.

Baca Juga: PHK Massal Ancam Stabilitas, DPR Minta Negara Jangan Cuma Nonton

Komitmen perlindungan bagi Pekerja Migran serta pemberdayaan pekerja sektor informal agar naik kelas harus dipertegas.

Kebijakan ketenagakerjaan strategis harus melibatkan serikat pekerja secara aktif sejak tahap perumusan.

Saat ini adalah banyak lulusan SMK/sederajat maupun universitas yang tidak terserap industri, karena kompetensi mereka tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (link and match).

Exit mobile version