TopCareer.id – China mengesahkan undang-undang baru yang mewajibkan influencer wajib memiliki gelar akademik yang relevan atau lisensi resmi apabila mereka membahas hukum, pendidikan, kesehatan, atau keuangan di konten-kontennya.
Aturan ini mulai berlaku 25 Oktober 2025, memperluas pengawasan pemerintah dalam mengatur konten di platform media sosial seperti Douyin, Weibo, dan Bilibili.
Undang-undang ini adalah upaya yang lebih luas dari Cyberspace Administration of China (CAC) untuk menahan misinformasi dan memperkuat akuntabilitas konten.
Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk membedakan antara opini dan kepakaran, sehingga influencer wajib memberikan bukti bahwa mereka telah memenuhi kualifikasi, sebelum mengunggah konten di bidang-bidang tadi.
Baca Juga: Jadi Tren di China, Anak Muda Sewa Kantor Bohongan Buat Pura-Pura Kerja
Platform media sosial China pun kini bertanggung jawab untuk memverifikasi kredibilitas influencer, serta memastikan unggahan mereka menyertakan kutipan dan disclaimer yang tepat.
CAC juga meminta platform untuk menegakkan kepatuhan. Influencer harus menyatakan dengan jelas kapan konten mereka didasarkan pada studi akademis, atau mengandung elemen yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).
Jika tak patuh, konten dapat dihapus, akun ditangguhkan, atau akan ada sanksi hukum yang menanti.
Net Influencer, seperti dikutip dari International Business Times, Senin (3/11/2025) juga melaporkan, platform wajib mengedukasi pengguna tentang tanggung jawab mereka saat membagikan atau me-repost konten.
Baca Juga: Cari Kerja Susah, Kaum Muda Tiongkok Pilih Jadi ‘Cucu Penuh Waktu’
Undang-undang ini tak cuma berlaku untuk individu tetapi juga untuk agensi dan brand yang memakai influencer marketing untuk mempromosikan produk atau layanan di sektor yang diatur.
Beberapa analis menilai langkah ini sebagai upaya yang dibutuhkan untuk memerangi misinformasi. Namun di sisi lain, aturan tersebut malah menghambat kreativitas dan membatasi kebebasan berpendapat di internet.
Kritikus memperingatkan undang-undang ini dapat digunakan untuk menekan perbedaan pendapat atau mengendalikan narasi seputar kesehatan masyarakat dan kebijakan keuangan.
