Find Us on Facebook

Subscribe to Our Channel

https://www.youtube.com/@topcareertv1083

Tren

Pemerintah Siapkan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal Penyintas TBC

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin P. Octavianus di Forum Ilmiah Tahunan ke-11 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). (Dok: Kementerian Kesehatan)

TopCareer.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema perlindungan sosial bagi pasien tuberkulosis (TBC), terutama bagi pekerja informal yang rentan kehilangan penghasilan karena penyakit ini.

Menurut Wamenkes Benjamin P. Octavianus, ini merupakan komitmen pemerintah dalam menuntaskan TBC pada 2030. Dia mengatakan, penanganan TBC tak cuma fokus pada aspek medis, tapi juga ekonomi dan sosial.

“Penanggulangan TBC membutuhkan pendekatan komprehensif, dari deteksi dini, pendampingan pengobatan, hingga perlindungan sosial bagi pasien,” kata Benny di sela Forum Ilmiah Tahunan ke-11 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.

“Terutama bagi pekerja informal yang penghasilannya bisa hilang selama masa pengobatan,” imbuhnya, mengutip keterangan tertulis.

Baca Juga: Kemenkes Dorong Perusahaan Gelar Cek Kesehatan Gratis Buat Karyawan

Benny menyebut, pemerintah sekarang sedang memperluas strategi active case finding atau penemuan kasus aktif, pemeriksaan dengan tes molekuler cepat di seluruh kabupaten/kota, serta pendampingan pengobatan berbasis komunitas. Pendekatan ini juga diintegrasikan dengan layanan gizi, HIV, dan penyakit kronis.

Selain itu, Benny juga menegaskan stigma terhadap pasien TBC harus dihapuskan.

“Pasien TBC harus dijauhkan dari diskriminasi. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan akses layanan kesehatan hingga tuntas pengobatan,” kata Benny.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menambahkan, Kemenko PMK mengembangkan Analisis Kebijakan Mikro (AKM) untuk memantau kasus TBC dan stunting secara real-time melalui dashboard digital yang terintegrasi antarinstansi.

Baca Juga: 20 Juta Orang Sudah CKG, Banyak yang Kurang Aktivitas Fisik

Menurut Pratikno, pendekatan digital ini akan mempermudah pemantauan program dan memastikan kebijakan berbasis data.

“Kami memperkuat perlindungan bagi penyintas TBC, termasuk larangan diskriminasi di tempat kerja dan kompensasi bagi pekerja informal,” kata Pratikno.

Transformasi penanganan TBC juga melibatkan sistem One Health yang menghubungkan data kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk meningkatkan deteksi dini penyakit menular. Sistem ini dikembangkan lewat platform SIZE Indonesia.

Di sisi sumber daya manusia, pemerintah menilai modernisasi kompetensi tenaga kesehatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

Kurikulum pendidikan kesehatan masyarakat akan diperkuat dengan literasi data, analisis digital, dan pemanfaatan teknologi kesehatan, termasuk AI dan data dashboard.

Leave a Reply