TopCareer.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta agar sertifikasi profesi bisa lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas.
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan, akses sertifikasi haruslah adil dan tidak diskriminatif. Menurutnya, ini bukan hak istimewa segelintir orang saja.
Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perlu dilibatkan agar kesempatan kerja yang layak dapat dirasakan lebih merata, serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Baca Juga: Kesejahteraan dan Rasa Aman Berdampak ke Produktivitas Tenaga Kerja
“Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada ekonomi nasional,” kata Menaker, mengutip laman resmi.
Sertifikasi profesi penting karena menghasilkan sertifikat kompetensi kerja, yaitu bukti bahwa seseorang memiliki kemampuan kerja sesuai standar.
Bukti kemampuan ini membantu tenaga kerja lebih percaya diri bersaing dan membuka peluang kerja yang lebih luas.
Menaker menambahkan, Kemnaker dan BNSP punya peran penting memastikan pengakuan kemampuan kerja berjalan dengan baik.
Baca Juga: Nasib Pekerja Gig Masuk Pembahasan Revisi UU Ketenagakerjaan
Sertifikat kompetensi kerja diterbitkan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yaitu lembaga yang melakukan uji kompetensi sesuai bidang kerja.
“Sertifikat kompetensi kerja menjadi bukti pengakuan kompetensi yang memperkuat daya saing dan membuka peluang kerja yang lebih luas,” kata Menteri Yassierli.
“Ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan daya saing nasional di kancah global,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNSP Syamsi Hari mengungkapkan bahwa capaian sertifikasi profesi di tahun 2025 mencapai 1,6 juta.
