Topcareer.id – Untuk pertama kalinya, program Kartu Prakerja garapan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah menjangkau lebih dari 16,4 juta peserta ini, akan hadir di acara pendukung Sidang ke-61 Commission for Social Development Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar di New York, Amerika Serikat, pada 6-15 Februari 2023.
Prakerja secara khusus akan dibahas dalam sesi webinar publik bertajuk Bringing 16.4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work using Digital Technology pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 09.45 waktu New York, Amerika Serikat atau pukul 21.45 WIB.
Penyelenggaraan acara yang akan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini dilakukan bersama lembaga PBB UN Women dan UNESCO Institute for Lifelong Learning.
Direktur Pemantauan dan Evaluasi Kartu Prakerja Cahyo Prihadi, mengajak publik menyaksikan webinar tersebut.
Ia menyampaikan, salah satu yang akan dibahas adalah upaya Prakerja menjangkau banyak partisipan, termasuk mendorong pekerja perempuan mendapat pekerjaan yang lebih baik, memulai bisnis mandiri, dan meningkatkan inklusi keuangan dengan terus belajar sepanjang hayat.
“Hal ini berdampak positif pada perbaikan kondisi kesejahteraan individu dan keluarga. Sebanyak 51% dari peserta pelatihan Kartu Prakerja adalah perempuan dan 3% lainnya merupakan penyandang disabilitas,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Topcareer.id, Kamis (9/2/2023).
Ia menambahkan, Prakerja terdaftar sebagai salah satu program akselerasi Sustainable Development Goals (SDG) atau tujuan pembangunan berkelanjutan di platform UN DESA, atau lembaga PBB yang menangani urusan ekonomi dan sosial.
Baca juga: Bukan Cuma ASN, TNI Dan Polri Juga Wajib Laporkan Harta Kekayaan
“Program Kartu Prakerja mengakselerasi delapan poin SDG, termasuk kesetaraan gender dan pemenuhan pekerjaan yang memadai dan pertumbuhan ekonomi,” kata Cahyo.
Hadir sebagai pembicara dalam webinar adalah Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena, dan pakar statistik dari UN Women Regional Asia dan Pasifik Cecilia Tinonin, Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Elan Satriawan dan Ekonom sekaligus peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute Maria Monica Wihardja.
United Nations Commission for Social Development adalah lembaga kunci PBB yang menangani isu pembangunan sosial. Lembaga yang menjadi bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 1946 ini bertugas mengimplementasi aksi-aksi nyata Deklarasi Kopenhagen.
Aksi tersebut mencakup upaya menumbuhkan lingkungan yang sesuai untuk pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga perluasan kebekerjaan yang produktif, pengurangan pengangguran dan integrasi sosial dalam pembangunan.
Forum CSocD ke-61 ini berfokus pada upaya menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak bagi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.
Forum juga akan membahas kolaborasi nasional dan global antarpemerintah guna mempercepat pemulihan, terutama di sektor perekonomian dan sosial, akibat pandemi.
