TopCareer.id – Penurunan kelas menengah hingga 1,2 juta orang dalam setahun di Indonesia harus jadi perhatian. Menurut laporan Mandiri Institute, jumlahnya menyusut dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang di 2025.
Proporsinya terhadap total penduduk turun dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen. Sementara, kelompok aspiring middle class (AMC) melonjak 4,5 juta jiwa dan kini mencakup 50,4 persen populasi.
Artinya, lebih dari separuh warga Indonesia hidup tepat di bawah ambang kelas menengah. Mereka dinilai cukup dekat untuk naik, namun rentan jatuh lagi.
Wisnu Setiadi Nugroho, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, masalah ini bukan cuma soal data, tapi juga tentang rasa aman.
Di balik turunnya angka ini, terdapat banyak masyarakat yang harus menunda banyak keinginan, menahan diri membeli rumah, hingga orang tua yang terpaksa menahan anaknya sehingga tidak melanjutkan kuliah.
Wisnu menyebut, kelas menengah adalah kelompok yang biasanya merasa cukup. Artinya, dari penghasilan mereka cukup untuk menabung, merencanakan masa depan, atau bermimpi lebih besar dari orang tuanya.
“Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan,” kata Wisnu, mengutip laman resmi UGM, Selasa (24/2/2026).
Baca Juga: DPR: Stimulus Ekonomi Juga Harus Jangkau Kelas Menengah
Ia mengungkapkan, banyak masyarakat kelas menengah yang berada di batas bawah (lower middle class).
Artinya, fondasi kelompok ini rapuh, sehingga sedikit saja guncangan seperti PHK, kenaikan biaya sekolah, hingga naiknya cicilan, akan mendorong mereka turun kelas.
“Membesarnya AMC hari ini mencerminkan betapa banyak keluarga yang kini berdiri di tepi jurang ketidakpastian,” kata Wisnu.
Anjloknya kelas menengah, menurut Wisnu, terjadi karena pekerjaan yang tersedia semakin tidak menjanjikan mobilitas.
Banyak lapangan kerja baru yang cuma cukup untuk bertahan hidup, tapi tidak untuk naik kelas. Ekonomi gig, kerja informal, dan pekerjaan berproduktivitas rendah memang menyerap tenaga kerja.
“Namun pekerjaan seperti ini jarang menyediakan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, atau jalur karier yang jelas. Orang bekerja keras, tetapi tangga sosialnya tidak bertambah panjang,” katanya.
Masalah ini juga diperparah dengan tergerusnya daya beli dan upah riil kelas menengah yang relatif stagnan, sementara biaya perumahan, pendidikan, dan transportasi yang terus meningkat.
Kelas menengah berada dalam wilayah abu-abu
Wisnu menyebut, ini adalah tekanan senyap income squeeze yang menggerogoti kemampuan menabung dan merencanakan masa depan. Banyak keluarga terlihat “baik-baik saja”, padahal ruang napas fiskal dan keuangannya makin sempit.
Selain itu, Wisnu juga menyoroti melonjaknya pekerjaan rentan berbasis rumah tangga, yang tidak dilengkapi jaminan sosial.
“Kita belum memiliki shock absorber yang memadai bagi kelompok nyaris menengah. Kebijakan sosial masih berfokus pada kelompok miskin, yang tentu saja masih harus dilindungi,” kata Wisnu.
Namun, kata Wisnu, AMC yang kini menjadi mayoritas populasi berada dalam wilayah abu-abu. Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi belum cukup aman untuk mandiri sepenuhnya.
“Bisa dibilang mereka berdiri sendirian ketika risiko datang. Jika tren ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial,” ujarnya.
Baca Juga: Anjloknya Kelas Menengah Ancam Pertumbuhan Ekonomi
Risiko terbesar adalah aspiration without mobility. Artinya, meski aspirasi masyarakat tinggi, misalnya anak ingin hidup lebih baik dari orang tuanya, namun tangga strukturalnya tidak tersedia.
Jika AMC terus membesar tanpa jalur naik yang jelas, katanya, masyarakat berhadapan dengan jebakan mobilitas.
Dalam jangka panjang, masalah ini bisa menjadikan fondasi konsumsi dan basis pajak melemah, dan menjadikan transformasi menuju negara maju kehilangan penopang utama.
“Pertumbuhan ekonomi penting, namun pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik, tetapi jika mobilitas macet, harapan sosial ikut membeku,” imbuhnya.
Karena itu, negara perlu berani menciptakan pekerjaan yang benar-benar membuka mobilitas, manufaktur bernilai tambah, jasa modern, dan sektor dengan produktivitas tinggi.
Pendidikan vokasi harus benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri, bukan cuma formalitas kurikulum.
Bantalan risiko bagi aspiring middle class
Wisnu juga mendorong agar pemerintah membangun bantalan risiko bagi aspiring middle class.
“Jaminan kehilangan pekerjaan dan asuransi sosial perlu menjangkau pekerja non-formal, dan skema pembiayaan perumahan dan pendidikan harus dirancang agar kelompok near-middle tidak tergelincir hanya karena satu guncangan,” katanya.
Pemerintah juga harus memastikan kebijakan yang dirancang untuk membuka mobilitas, bukan sekadar redistribusi jangka pendek.
Baca Juga: Jadi Pekerja White Collar di Indonesia Tak Jamin Dapat Gaji di Atas UMK
Bantuan sosial perlu dievaluasi agar tidak menciptakan cliff effect, di mana sedikit kenaikan pendapatan justru membuat perlindungan hilang seluruhnya.
Menurut Wisnu, penyusutan kelas menengah saat ini bisa jadi sinyal awal dari stagnasi struktural yang lebih dalam. Ia juga menegaskan bahwa kelas menengah bukan hanya kategori statistik.
“Ia adalah penyangga stabilitas, sumber konsumsi, pembayar pajak, dan yang paling penting, penjaga optimisme sosial. Jika mesin mobilitas sosial terus melambat, yang hilang bukan sekadar angka 1,2 juta,” pungkasnya.
