TopCareer.id – Kenaikan harga Pertamax jadi Rp 16.250 per liter secara mendadak dinilai tidak hanya berdampak pada masyarakat kaya, namun juga bisa memukul kelas menengah bawah.
“Pandangan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul orang kaya merupakan penyederhanaan yang keliru,” kata Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios dalam siaran persnya, Rabu (10/6/2026).
Ia menyebut, pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, namun juga kelas menengah yang rentan seperti pekerja, pegawai, guru, ojol, dan masyarakat yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya.
“Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari pemerintah,” ujarnya.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda menambahkan, saat naiknya harga Pertamax 92 dilakukan tanpa menaikkan harga Pertalite, konsekuensinya adalah kenaikan permintaan Pertalite.
Baca Juga: Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 Mulai 10 Juni 2026
“Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga. Pembatasan melalui QR code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU,” kata Huda.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios menyebut, kenaikan harga Pertamax bukan sekadar penyesuaian harga biasa. Ini membuktikan ruang fiskal atau APBN kian menyempit.
Bhima mengungkapkan, utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp 1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang.
“Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil,” katanya.
Selain penyempitan ruang fiskal, Bhima menyebut masalah akut pelemahan kurs rupiah yang merosot 8 persen sejak awal tahun menjadi tekanan ganda ke belanja energi APBN dan pengeluaran masyarakat.
Baca Juga: Apa Bedanya Pertamax dan Pertalite?
“Harga minyak yang tinggi berada di luar faktor pemerintah, tapi nilai tukar rupiah yang melemah berada dalam kendali pemerintah dan BI, sehingga punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM,” kata Bhima.
Dia menjelaskan, begitu rupiah semakin melemah ke 18.000 per dolar AS, harga importasi BBM makin mahal dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi.
“Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp 91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina,” ungkapnya.
Celios menilai, dampak kenaikan harga Pertamax 32 persen adalah merosotnya daya beli di kelompok menengah dan aspiring middle class (menuju kelas menengah), bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, dan kenaikan harga pangan.
Dampak lain yang ditakutkan yaitu transmisi penyesuaian suku bunga kredit lebih cepat, lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kuartal ke-3, serta meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial.
Menghentikan MBG
Media Askar mengatakan, satu opsi yang dapat dilakukan untuk menyelamat fiskal adalah dengan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jika MBG dirombak ulang, hanya untuk yang membutuhkan (targeted), biayanya hanya Rp 117 triliun. Tapi itu kemungkinan tidak dipilih pemerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG sudah berjalan. Struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk,” katanya.
Ia melihat, pemerintah setidaknya punya empat pilihan menghadapi tekanan defisit fiskal yaitu menghentikan atau merombak MBG, menambah utang, menaikkan pajak, atau menaikkan harga BBM.
Baca Juga: Pakar IPB: MBG Harus Disertai Penciptaan Lapangan Kerja
“Menambah utang semakin sulit karena biaya pinjaman negara sedang tinggi. Beberapa hari lalu, Pemerintah menerbitkan PP mengejar tambahan pajak dari sektor UMKM. Hari ini, pemerintah menaikkan harga Pertamax,” kata Media Askar.
Dia juga mengungkapkan, sebelumnya pemerintah membatalkan rencana kenaikan royalti mineral dari perusahaan-perusahaan besar dengan aset dan keuntungan triliunan rupiah.
“Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri,” pungkasnya.
