Topcareer.Id – Demi bisa menyasar target bantuan sosial dengan lebih efektif dan tajam, Program Kartu Prakerja dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) akan memulai integrasi data. Ini juga dilakukan demi pengentasan kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin.
Rudy mengungkapkannya saat menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran dan Pemanfaatan Data Secara Elektronik antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa, (13/9) kemarin.
Adapun pertukaran dan pemanfaatan data yang dimaksud, adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang berasal dari lintas instansi dalam koordinasi Satuan Tugas Pengelola Data P3KE Kemenko PMK.
Tujuan awal penyusunan data adalah mewujudkan 0% kemiskinan ekstrem di 2024. Data ini memiliki informasi sosial-ekonomi mutakhir dan ranking kesejahteraan dari individu penduduk by name by address.
Diketahui, per 21 Juni 2022, data P3KE yang telah berhasil padan dengan data Dukcapil dan memiliki validitas nomor induk kependudukan, sudah mencapai lebih dari 80 persen.
Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan, Kartu Prakerja Siapkan Angkatan Kerja Pro Petani
“Data P3KE dapat dipergunakan Kartu Prakerja dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, data masyarakat miskin ekstrem yang telah mendapatkan pelatihan Program Kartu Prakerja dapat menjadi basis data untuk program pemberdayaan lainnya, seperti program kredit mikro,” kata Rudy, yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja.
Dalam dua tahun pelaksanaannya, capaian Program Kartu Prakerja mampu menjangkau 14,3 juta. Program Kartu Prakerja juga bersifat inklusif karena menjangkau masyarakat marjinal, dengan 87 persen penerima berstatus menganggur saat
mendaftar, 59 persen tinggal di desa dan 3 persen berasal dari kabupaten tertinggal.
“Dengan adanya Data P3KE, kita dapat melihat overlay atau proses penyatuan data antara penerima Kartu Prakerja dengan Data P3KE,” kata Rudy.
“Selain itu, Data P3KE juga bisa digunakan Kemensos untuk update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Apalagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengawal data ini,” katanya.
Baca juga: Mengenal Tren Rekrutmen, Fitur Terbaru Kartu Prakerja
Terkait hal ini, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengungkapkan, pemadanan data Kartu Prakerja dan P3KE dapat dikaitkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
“Dari pemadanan ini kita bisa melihat di mana irisan Program Kartu Prakerja dengan bantuan sosial lainnya,” jelasnya.
Kepala Tim Kebijakan TNP2K Elan Satriawan menyampaikan bahwa penerima Kartu Prakerja tahun 2020-2022 berhasil menjangkau masyarakat yang tergolong dalam kelompok miskin ekstrem.
Menurut Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede, data P3KE dapat menjadi tulang punggung dari upaya pembaruan data sosial ekonomi.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari mengungkapkan Program Kartu Prakerja siap menggunakan Data P3KE untuk semakin mempercepat upaya mengurangi angka kemiskinan ekstrem.
“Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja siap memfasilitasi kegiatan ini. Kami juga akan mengeksplorasi
data dan saling terbuka untuk pencocokan data, baik itu self-targeting maupun memprioritaskan segmen tertentu dengan lebih baik lagi,” katanya.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini juga turut disaksikan oleh Raden Murwantara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tri Windiarto dari Badan Pusat Statistik (BPS), Edy Santoso dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Sudarno Sumarto dari TNP2K.
