TopCareer.id – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/Kopdes) belum optimal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pandangan ini disampaikan berdasarkan survei UMKM oleh INDEF terhadap 1.806 pelaku UMKM formal dan informal pada Agustus 2026.
Survei menemukan, kedua program ini memang sudah dikenal luas tetapi hanya sebagian kecil UMKM yang terlibat sebagai pemasok atau mitra.
Menurut INDEF, persoalan utamanya terletak pada bagaimana melibatkan sebanyak-banyak UMKM ke rantai pasok dan mendapatkan manfaat dari kedua program ini.
Dzulfian Syafrian, Peneliti Center of Trade and Investment (CITI) INDEF mengatakan, besarnya belanja pemerintah tidak otomatis menumbuhkan ekonomi lokal yang inklusif.
“Jika bahan baku MBG dibeli dari petani dan UMKM di sekitar dapur, uang akan berputar beberapa kali di desa dan menciptakan efek pengganda,” kata Dzulfian, mengutip siaran pers, Kamis (22/10/2026).
Baca Juga: Pakar IPB: MBG Harus Disertai Penciptaan Lapangan Kerja
Sebaliknya, kata Dzulfian, jika pasokan datang dari pemasok besar di luar daerah, manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati di luar wilayah tersebut.
INDEF juga menyebut sebagian belanja yang sebelumnya mengalir ke kantin dan pedagang di sekitar sekolah, kini beralih ke MBG. Hal serupa bisa terjadi pada KDMP jika gerainya bersaing langsung dengan warung desa.
“Pelaku usaha yang terdampak sebaiknya dilibatkan, misalnya dengan menjadikan kantin sekolah mitra dapur MBG. Pemerintah juga dapat menjadikan porsi belanja dari UMKM lokal sebagai salah satu indikator kinerja program,” kata Dzulfian.
Ia menambahkan, jumlah dapur MBG terbatas dibandingkan jumlah UMKM sehingga setiap dapur hanya membeli dari sejumlah kecil pemasok. Karena itu, perluasan basis pemasok menjadi penting.
“Semakin banyak UMKM yang mampu memenuhi standar, semakin banyak pilihan pemasok bagi dapur MBG. Persaingan yang sehat akan meningkatkan mutu, menekan biaya, dan memperluas manfaat program bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Susah Dapat Kerja Makin Dikeluhkan Warganet di Medsos
Lebih lanjut, Dzulfian mengatakan bahwa kemitraan KDMP dan MBG menjadi kunci agar usaha kecil dapat masuk rantai pasokan.
Jumlah dapur MBG terbatas dibandingkan jumlah UMKM, sementara setiap dapur membutuhkan pasokan dengan volume, mutu, dan kontinuitas yang terjaga. Menurutnya, usaha mikro dan petani sulit memenuhi syarat itu sendiri-sendiri.
“KDMP dapat berperan sebagai agregator yang menghimpun produksi lokal, menjaga standar mutu, lalu memasoknya ke dapur MBG. Tanpa lembaga seperti ini, dapur cenderung membeli dari pedagang perantara,” kata Dzulfian.
Dia juga menyarankan agar KDMP diposisikan sebagai grosir bagi warung desa, bukan menjadi pesaing. Apalagi saat ini, masih banyak gerai Kopdes yang belum beroperasi.
“Ini kesempatan untuk menyiapkan model kemitraan dengan usaha lokal sejak awal, termasuk menyelaraskan kebijakan MBG dan KDMP agar keduanya berjalan dalam satu ekosistem,” ujar Dzulfian.
Kopdes perlu pengurus yang kompeten
Selain itu, ia menilai ada peluang kemitraan ini dari sisi perbankan. Menurut Dzulfian, kontrak pasokan antara Kopdes dan dapur MBG dapat menjadi dasar bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggota koperasi.
“Skema seperti ini lebih terukur bagi bank, sekaligus lebih mudah diakses oleh petani dan usaha mikro yang selama ini sulit memenuhi syarat agunan,” ujar Dzulfian.
Agar peran tersebut berjalan, dia menekankan pentingnya tata kelola KDMP. Dzulfian menegaskan, Kopdes perlu pengurus yang kompeten, manajemen yang profesional, dan sistem pencatatan yang transparan.
“Dengan fondasi itu, KDMP tidak hanya berfungsi sebagai gerai penjualan, tetapi juga sebagai penghubung antara produksi desa dan pasar yang lebih luas,” kata Dzulfian.
Baca Juga: Prabowo Klaim MBG Buka 1,2 Juta Lapangan Kerja, Kopdes 18 Ribu
Fadhila Maulida, Peneliti Center of Digital Economy and SMEs (CODES) INDEF pun menyebut, tantangan utama UMKM terletak pada akses masuk ke ekosistem kedua program.
INDEF menemukan, UMKM belum memperoleh informasi operasional yang memadai, seperti jenis bahan yang dibutuhkan, volume, harga, dan prosedur menjadi pemasok.
Sementara, UMKM informal menghadapi tantangan tambahan berupa legalitas, standar mutu, dan kapasitas produksi.
“Kredit saja belum cukup. Kebutuhan pembiayaan biasanya muncul setelah ada pesanan yang pasti. Karena itu, kepastian kontrak dan pembayaran perlu didahulukan, lalu diikuti akses pembiayaan berbasis kontrak,” kata Fadhila.
5 rekomendasi INDEF
Untuk itu, ada lima rekomendasi yang diberikan INDEF.
Pertama, membuka data kebutuhan pasokan per dapur MBG dan KDMP di tingkat kecamatan (jenis, volume, jadwal, harga acuan) melalui SIPGN dan SIMKOPDES (BGN, Kemenkop, Pemda).
Kedua, menetapkan target belanja lokal dari UMK dan koperasi lokal, disertai audit larangan pemasok terafiliasi (BGN, Kemenkop).
Ketiga, menerbitkan kontrak berjangka standar 3-6 bulan dengan jaminan waktu pembayaran, sehingga kontrak dapat menjadi dasar pembiayaan berbasis kontrak atau invoice (BGN, Agrinas, perbankan, OJK).
Keempat, membuka jalur naik kelas bagi UMKM informal melalui NIB, sertifikasi pangan, pencatatan usaha, dan agregasi lewat koperasi/BUMDes (Kemen UMKM, Kemenkop, Pemda).
Baca Juga: Penempatan Manajer Kopdes Diprotes Jauh dari Domisili, Ini Kata Kemenkop
Kelima, memitigasi efek substitusi dengan menjadikan kantin sekolah mitra dapur MBG, KDMP sebagai grosir bagi warung, dan dukungan transisi bagi pedagang terdampak (Pemda, BGN, Kemenkop, Kemendes).
Fadhila pun menyebut bahwa masih banyak UMKM yang berminat terlibat kedua program ini.
“Dengan desain kemitraan yang tepat, MBG dan KDMP dapat menjadi pembeli utama bagi usaha lokal dan memperkuat ekonomi daerah,” kata Fadhila.
INDEF juga mendorong survei panel berkala baik secara kuartalan dan tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG dan KDMP, khususnya soal keterlibatan dan dampaknya pada UMKM, serta penggunaan produk-produk dalam negeri.
