TOPCAREER.ID – Menjadi pilot drone emang enggak sesulit jadi pilot pesawat komersil, tapi tetap butuh kemampuan yang andal biar bisa terbang secara aman. Makanya biar kemampuan itu diakui, pilot drone profesional kudu punya sertifikasi, tapi kalau cuma hobi?
Bagi para profesional yang berkaitan dengan penerbangan drone, sertifikasi menjadi hal penting. Namun, jika hanya sekadar hobi, maka sertifikasi atau lisensi itu hanya sekadar pilihan. Asal, tetap perlu paham aturan-aturan dasarnya seperti apa.
“Hobi enggak butuh lisensi, hobi cukup di komunitas aja. Tapi, kalau profesional itu harus punya sertifikat,” kata aerial fotografer profesional, Anton Chandra saat diwawancarai oleh TopCareer.com beberapa waktu lalu.
Ia menilai, kemampuan menggunakan drone kalau untuk hobi tidak terlalu urgent jika harus diwujudkan dalam bentuk lisensi. Sementara, jika digunakan dalam profesi atau pekerjaan maka fungsinya akan sangat membantu.
“Sertifikasi perlulah harus. Yang pasti diperlukan pilot memang skillnya, agar dia bisa dapat sertifikat kan dia punya skill.”
Selain pengakuan atas kemampuan pengoperasian drone, tujuan kepemilikan lisensi atau sertifikasi ini agar mudah dalam memperoleh job, dalam hal ini aerial fotografi. Anton merasa kerap kali diminta untuk menunjukkan lisensi ketika mendapat job dari event organizer (EO).
Biasanya, lisensi itu membuat klien lebih percaya dalam menggunakan jasa yang ditawarkan. Begitu pula untuk kelengkapan administrasi yang kerap dibutuhkan oleh klien.
“Karena pengalaman saya nih, saya di-hire sama EO, EO itu dapat pekerjaan dari kementerian. EO itu kan tahu sendiri, harus ada administrasinya. Jadi harus ada sertifikat, untuk yang profesional disaranin bikin sertifikat,” ucap Anton.
Namun, kata Anton, sertifikasi bagi pilot drone secara resmi memang belum diselenggarakan oleh pihak pemerintah Indonesia. Untuk itu, bagi yang ingin memperoleh sertifikat sebagai pilot drone saat ini bisa melalui asosiasi yang menaungi pilot-pilot drone Indonesia.
Menurut Anton, komunitas-komunitas lah yang aktif untuk meng-upgrade kemampuan para membernya atau di luar member dalam bentuk ujian sertifikasi. Pada dasarnya, kata dia, standar untuk memperoleh lisensi awal pengoperasian drone sama saja.
“Ada yang ke Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI), ada yang ke komunitas kalong ada. Tapi, standarnya sama aja, cuma instrukturnya aja yang beda.”
Apakah sertifikasi mempengaruhi patokan harga dalam menggunakan jasa aerial photography? Anton menjawab untuk saat ini tidak seperti itu, kecuali jika sertifikasi memang benar-benar dikeluarkan oleh pemerintah.
Anton pun berharap ada sertifikasi standar langsung dari pemerintah. Karena selama ini, bayaean bagi seorang aerial fotografer ya benar-benar berdasarkan kemampuan si pilot saja, meski sertifikasi wujud dari skill tersebut.
“Kalau di Indonesia ada sertifikat, barulah harga itu muncul. Kalau bayaran itu tergantung dari skillnya bukan dari sertifikat. Kalau pemerintah mengeluarkan sertifkat pasti ngaruh. Sekarang yang ada adalah, komunitas A keluarin sertifikat, komunitas B keluarin sertifikat.”
Lagi-lagi ia mengatakan bahwa kepemilikan sertifikat membantu dalam hal administrasi terhadapsuatu pekerjaan. Selain itu, berguna untuk meningkatkan kepercayaan klien. Dan kelak diharap sebagai rujukan bagi pemerintah apabila suatu saat mengeluarkan regulasi soal lisensi izin terbang drone.
