Padahal, di saat yang sama, pemerintah juga tengah berjuang mengatasi defisit neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang telah berlangsung puluhan tahun. Upaya mengurangi defisit tersebut dapat dicapai dengan selain meningkatkan investasi, juga meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi impor yang dilakukan Indonesia.
Terkait hal tersebut, Kepala Negara meminta agar prioritas pelayanan perizinan diberikan bagi industri-industri yang berorientasi ekspor dan yang bergerak memproduksi komoditas yang dapat digunakan sebagai substitusi impor.
“Kepastian hukum dijaga. Tidak ada pungli, tidak ada korupsi di situ dalam perizinan-perizinan. Rasa aman harus dijamin TNI-Polri. Ini penting sekali. Jangan sampai kita dilihat dari luar itu negara kita tidak aman,” imbuh Presiden.
Selain itu, yang tak kalah penting, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar hendaknya dalam setiap investasi yang masuk pemerintah setempat turut mengikutsertakan pengusaha-pengusaha lokal dan UMKM yang ada.
“Tolong diingatkan. Kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan agar saya tegur langsung,” tandasnya.
