- Advertisement -
TopCareerID

Find Us on Facebook

Instagram Gallery

Follow @topcareerid Instagram

SKILLS.ID

Sunday, January 26, 2020
redaksi@topcareer.id
Tren

Menaker Ida: Implementasi Kartu Prakerja Membutuhkan Kerja Kolosal

Topcareer.id – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan implementasi program Kartu Prakerja akan melibatkan berbagai lembaga pelatihan pemerintah dan swasta. Agar program ini tepat sasaran, Menaker Ida mengharap kepada seluruh pihak untuk kerja secara kolosal.

“Jadi lembaga pelatihan ini tidak hanya lembaga pelatihan yang dimiliki Kemnaker saja. Tapi juga yang dimiliki oleh kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dan swasta. Jadi ini kerja kolosal, melibatkan banyak pihak,” kata Menaker Ida saat menghadiri Rapat Kerja Dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2019)

Menaker Ida menjelaskan, program Kartu Prakerja merupakan bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Program ini akan dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis digital. Sehingga mudah digunakan, terkontrol, dan akuntabel.

Baca Juga: Insentif Kartu Prakerja Rp 500 Ribu, Begini Cara Mendapatkannya!

“Ini merupakan kemudahan bagi calon peserta pelatihan kartu prakerja dengan memungkinkan mendaftar secara online maupun offline,” jelas Menaker melansir dari laman Kemnaker, Minggu (24/11/2019)

Pelaksanaan pelatihan program Kartu Prakerja akan dilakukan melalui 3 metode. Yakni metode tatap muka di lembaga pelatihan, pelatihan secara e-learning, atau kombinasi keduanya.

“Jadi pelatihannya ke depan didesain tidak hanya in class, tapi juga secara e-learning, dan memungkinkan kombinasi keduanya,” terang Menaker.

Baca Juga: Menaker Tegaskan Kartu Prakerja Bukan Gaji Pengangguran

Pemerintah sendiri telah menganggarkan dana bantuan pelatihan Kartu Prakerja melalui APBN sebesar Rp10 triliun. Dana tersebut akan diperuntukan bagi 2 juta orang.

Menaker menambahkan, saat ini pemerintah masih menyusun landasakan hukum, membuat Project Management Office (PMO), dan membuat sistem yang mengintegrasikan data dari berbagai stakeholder.

“Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, nanti PMO ada di bawah Kemenko Bidang Perekonomian,” ujarnya.

the authorRetno Wulandari

Leave a Reply