Topcareer.id – Di masa pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat lewat U.S. Trade Representative (USTR, Lembaga Perwakilan Perdagangan AS) mengubah daftar negara-negara berkembang dan yang paling tidak berkembang. Ada lusinan negara yang statusnya bukan lagi sebagai negara berkembang, salah satunya Indonesia.
Hal itu dilakukan AS untuk mengurangi ambang batas yang memicu penyelidikan apakah negara-negara itu merugikan industri AS dengan subsidi ekspor yang tidak adil, menurut USTR.
AS menghapus preferensi khusus untuk daftar negara-negara berkembang yang dideklarasikan sendiri yang meliputi: Albania; Argentina; Armenia; Brazil; Bulgaria; China; Kolumbia; Kosta Rika; Georgia; Hongkong; India; Indonesia; Kazakhstan; Republik Kyrgyzstan; Malaysia; Moldova; Montenegro; Makedonia Utara; Rumania; Singapura; Afrika Selatan; Korea Selatan; Thailand; Ukraina; dan Vietnam.
Baca juga: Sistem Pemerataan Order Ojol Gojek, Baik atau Buruk buat Driver?
Dilansir dari laman The Print, Selasa (11/2/2020), USTR mengatakan keputusan untuk merevisi metodologi negara berkembang itu diperlukan untuk investigasi tugas balasan karena pedoman Amerika sebelumnya, yang dibuat tahun 1998, sekarang sudah usang.
Selama kunjungannya ke Davos, Swiss, bulan lalu Trump mengatakan WTO (World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia) tidak memperlakukan Amerika dengan adil.
“China dipandang sebagai negara berkembang. India dipandang sebagai negara berkembang. Kami tidak dipandang sebagai negara berkembang. Sejauh yang saya ketahui, kami adalah negara berkembang juga. “
Tujuan dari preferensi khusus WTO untuk negara-negara berkembang adalah untuk membantu negara-negara miskin mengurangi kemiskinan, menghasilkan pekerjaan dan mengintegrasikan diri mereka ke dalam sistem perdagangan global.
