Topcareer.id – Dalam Laporan Kajian Belanja Publik (Public Expenditure Review/PER) Indonesia 2020 yang dirilis World Bank, Indonesia disebut sebagai salah satu pembelanja pendidikan terbesar di dunia jika diukur sebagai bagian dari total pengeluaran publik.
Sayangnya, laporan itu menyebut pengeluaran untuk pendidikan di Indonesia ada di bawah negara-negara regional lain jika pengeluaran diukur sebagai bagian dari PDB (produk domestik bruto).
“Belanja pendidikan Indonesia yang menjadi bagian dari total anggaran pemerintah (20 persen) sekitar dua kali lipat dari negara-negara Asia Timur yang maju, seperti Jepang (9,3 persen) dan Republik Korea (12,8 persen), dan setara dengan Malaysia (21 persen) dan Singapura (17,7 persen),” tulis laporan itu.
Baca juga: Telkom Indonesia Bagikan Dividen Rp 15,26 Triliun
Namun, sebagai bagian dari PDB, pengeluaran pendidikan Indonesia — di angka 3,0 persen dari PDB —hanya sekitar setengah dari Malaysia dan Vietnam, dan lebih rendah dari banyak negara Asia Timur lainnya.
Ini sebagian karena tingkat pengeluaran publik keseluruhan yang relatif rendah di Indonesia, yang terkendala oleh rendahnya pendapatan pemerintah
“Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan telah meningkat secara dramatis sejak 2001, didorong oleh aturan anggaran 20 persen.”
Anggaran pendidikan untuk 2019 adalah Rp 491 triliun, meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam hitungan riil sejak tahun 2001.
Hal ini sebagian besar didorong oleh mandat konstitusi 2002 yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan setidaknya 20 persen dari anggaran mereka untuk pendidikan.
Baca juga: Moeldoko: Pekerja Migran Indonesia Merupakan Warga Negara VVIP
Meskipun ini akhirnya diterapkan pada tahun 2009, secara keseluruhan pengeluaran pendidikan meningkat dari 2,2 persen dari PDB pada tahun 2001 menjadi 3,5 persen (2015), sedikit di atas 3 persen dari PDB pada tahun 2018.
“Sumber daya untuk sektor pendidikan diharapkan meningkat lebih lanjut, berdasarkan pada ekspansi anggaran yang diharapkan di masa depan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.”
Indonesia dinilai memiliki kesenjangan pembelajaran yang besar antara pencapaian sekolah dan pembelajaran. Indonesia perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa semua siswa memiliki guru yang berkualitas, dan meningkatkan akuntabilitas.
Editor: Feby Ferdian
