Topcareer.id – Fraud atau tindak kecurangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih terus jadi sorotan karena dinilai menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami defisit.
Dalam Webinar bertema Teknologi Informasi Untuk Pencegahan Fraud Dan Pelayanan Peserta yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada Selasa, 30 Juni 2020, Salah seorang Narasumber yaitu dr. Lia G. Partakusuma, SpPK(K), MM, MARS selaku Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) memaparkan setidaknya terdapat lima pihak yang diduga bisa melakukan fraud di BPJS Kesehatan.
dr. Lia menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan menjadi sorotan dalam masa pandemi saat ini. Menurutnya salah satu isu yang berkembang dari pelayanan kesehatan adalah praktik kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program JKN.
Baca juga: Selama Pandemi, Peserta BPJS Kelas III Hanya Bayar Rp25 Ribu
Kecurangan tidak hanya bisa terjadi di Rumah Sakit saja. Mirisnya bahkan peserta BPJS kesehatan pun bisa melakukan fraud. Nah, hal semacam ini perlu ditanggulangi sesegera mungkin.
Melalui perkembangan teknologi dan implementasinya pada sistem BPJS diharapkan bisa membantu menekan fraud yang terjadi.
Ada lima pihak yang berpotensi melakukan fraud dalam lingkungan BPJS kesehatan.
Peserta program JKN
Semua berpotensi melakukan fraud, mulai dari peserta program JKN. Sebetulnya seluruh unsur yang terlibat dalam BPJS Kesehatan memiliki potensi fraud yang bisa dilakukan
Lingkungan BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan selaku pelaksana kebijakan dalam lingkungan organisasi BPJS pun sangat berpotensi melakukan fraud. Ini bisa mengganggu pelaksanaan program JKN.
Baca juga: Gandeng YLKI, BPJS Optimalkan Penanganan Peserta JKN-KIS
Fasilitas kesehatan
Menurut Lia, PERSI tak menutup mata bahwa fasilitas kesehatan juga sering melakukan fraud, salah satunya adalah membuat pasien melakukan pengobatan berulang agar klaim biaya pelayanan yang diajukan bisa menjadi lebih besar.
Penyedia obat-obatan dan alat kesehatan
Pihak penyedia obat-obatan dan alat kesehatan yaitu mitra kerja Rumah Sakit dan klinik yang mensuport penyediaan alat dan obat untuk operasional Rumah Sakit.
Banyak sekali kecurangan terjadi, yang paling banyak dilakukan adalah dengan membuat kontrak agar pihak rumah sakit menggunakan obat tertentu untuk diresepkan kepada pasien.
Stakeholder atau pemangku kepentingan
Para pemangku kepentingan pun tetap ada yang tak tahan godaan untuk melakukan fraud dalam ekosistem BPJS kesehatan. Dengan dibantu pihak lain yang terlibat para pemangku kepentingan bisa menjalankan aksi fraud.
Baca juga: Begini Cara BPJS Kesehatan Atasi Segala Kecurangan
Menurut dr. Lia, kelima pihak ini perlu terlibat dalam kerjasama sebagai upaya penghapusan dan pencegahan tindak fraud agar program JKN dapat kembali berjalan dengan lancar.
“Sebetulnya semua unsur punya potensi yang sama melakukan fraud, kita bisa mencegah hal ini, menurut saya hanya ada satu solusi, tidak ada cerita lain, atau tawaran lain, kecuali digitalisasi. karena ini adalah salah satu sistem yang paling mudah dan memadai untuk saat ini, saya lihat juga pemerintahpun sudah mengarah ke sana,” kata dr. Lia
dr. Lia juga berpendapat bahwa penerapan teknologi informasi bisa membantu mencegah fraud. Banyak biaya yang bisa dikurangi dengan penerapan teknologi ini. Digitalisasi juga mendukung data kepesertaan bisa dilihat melalui data kependudukan untuk dijadikan acuan untuk menghilangkan kecurangan. *
Editor: Ade Irwansyah
