Topcareer.id – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengaku memiliki sejumlah kendala terkait proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap I dan II yang cair mulai Agustus 2020 lalu.
Salah satu permasalahan tersebut tak lain karena masih banyaknya kesalahan data yang dilaporkan perusahaan, seperti duplikasi, rekening yang sudah tidak aktif, rekening pasif, rekening tidak valid, rekening telah dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, ataupun rekening yang tidak terdaftar.
“Dalam penyaluran Kami melakukan validasi yang meliputi kecocokan nomor rekening, nama yang ada BP Jamsostek dengan yang tercatat di bank. Kami menemukan ada 19 ribu data yang tidak valid,” ungkap Agus pada Press Conference secara online di Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Baca juga: Asyik, Subsidi Gaji Diperpanjang Hingga Tahun Depan
Menurutnya, hal inilah yang membuat proses penyaluran BSU mundur dari jadwal. Karena data yang tidak valid itu akan dikembalikan lagi kepada pemberi kerja untuk dilakukan koreksi.
“Kami mengimbau kepada pemberi kerja/perusahaan beserta para pekerja untuk membangun komunikasi dan dialog terkait data rekening para pekerja guna memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan rekening ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penyaluran subsidi gaji/upah tepat sasaran,” pungkasnya.
Perlu diketahui, berdasarkan data Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan hingga 7 September 2020, BSU tahap I yang telah disalurkan kepada penerima sebanyak 2.311.237 atau 92,45% dari total calon penerima tahap I, sebanyak 2,5 juta orang.
Sedangkan tahap II, jumlah BSU yang sudah tersalurkan sebanyak 1.386.059 atau 46,20% dari total calon penerima tahap II, sebanyak 3 juta orang.**(Feb)
