Topcareer.id – Data pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 menyebutkan bahwa per 5 November 2020, sejumlah 362 ASN sudah ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi.
“Netralitas merupakan concern bersama yang harus terus kita jaga sebagai bentuk konsistensi kita dalam pelaksanaan SKB,” tegas Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Otok Kuswandaru dalam siaran pers.
Data pelanggaran netralitas ASN lainnya menyebutkan bahwa sejumlah 827 ASN telah dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas.
Selain itu, sebanyak 606 ASN yang melanggar, telah mendapat rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sementara 72 ASN lainnya belum ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi dan data kepegawaian diblokir.
Selanjutnya tercatat 5 TOP instansi kategori pelanggaran netralitas ASN yang belum ditindaklanjuti oleh PPK dan mendapat rekomendasi KASN, di antaranya:
- 56 ASN untuk Kabupaten Purbalingga,
- 33 ASN untuk Kabupaten Wakatobi,
- 24 ASN untuk Kabupaten Bima,
- 23 ASN untuk Kabupaten Halmahera Selatan, dan
- 21 ASN untuk Kabupaten Kediri.
Sementara TOP 5 Jabatan ASN kategori pelanggaran dan mendapat rekomendasi dari KASN terdiri dari 25.7% Jabatan Fungsional, 22.8% JPT, 14.6% Administrator, 12.9% Pelaksana, dan 11.5% Camat/Lurah.
Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV Bambang Hari Samasto menyampaikan bahwa netralitas ASN merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif, yaitu ASN sebagai Pelaksana Kebijakan, Pelayan Publik dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia juga menekankan bahwa jangan sampai ada persepsi PNS jika melanggar netralitas itu tidak apa-apa, karenanya, hal ini merupakan cara efektif agar pelanggaran netralitas oleh PNS dapat diminimalisir, saat ditanyai tim Humas di ruang kerjanya.**(Feb)
