Topcareer.id – Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), pemerintah mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (Non-PNS), bagi yang memenuhi persyaratan.
Menurut Mendikbud, Nadiem Makarim, pemerintah selalu mengutamakan kesederhanaan kriteria sehingga memudahkan para calon penerima dalam memperoleh bantuan. Syarat PTK yang mendapat BSU, yakni:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan
- Berstatus non-PNS
- Tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja, dan
- Bukan penerima kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020.
Berbagai syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020.
“Syarat ini agar bantuan adil dan tidak tumpang tindih sehingga tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah dari pemerintah, sementara yang lain tidak mendapatkan,” jelas Mendikbud dalam siaran persnya, Selasa (17/11/2020).
Mekanisme pencairan program BSU untuk PTK
Guna memastikan bantuan disalurkan secara transparan dan akuntabel, Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud.
PTK dapat mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing, dan lokasi cabang bank pencairan bantuan.
Selanjutnya, PTK menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai informasi yang didapatkan, yakni:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada,
- Surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti,
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani.
Setelah melengkapi keseluruhan proses, PTK diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan senilai 1,8 juta rupiah dipotong pajak hingga 30 Juni 2021.**(Feb)
