Find Us on Facebook

Instagram Gallery

Configuration error or no pictures...

SKILLS.ID

Subscribe to Our Channel

Selasa, Juni 22, 2021
redaksi@topcareer.id
Covid-19

KPAI: 83,68% Sekolah Belum Siap Lakukan Pembelajaran Tatap Muka

Ilustrasi.

Topcareer.id – Hasil temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada pengawasan secara langsung terkait Persiapan Pembukaan Sekolah atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM), sebesar 83,68 persen sekolah belum siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

“Kesimpulan kami adalah, dari 49 sekolah yang punya kesiapan PTM itu hanya ada 16,32 persen. Sementara 83,68 persen belum siap,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam keterangannya, Senin (30/11/2020).

Sejak Juni hingga November 2020, KPAI melakukan pengawasan secara langsung terkait Persiapan Pembukaan Sekolah atau PTM dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Pengawasan tersebut dilakukan di 49 sekolah di 21 kabupaten/kota pada 8 provinsi.

Temuan lainnya, ternyata status zona cenderung berubah setiap saat, sehingga terjadilah buka tutup sekolah berkali-kali ketika zona berubah. Lalu, dari 49 sekolah tersebut menunjukkan bahwa sekolah belum siap dengan infrastruktur dan Protokol Kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di satuan pendidikan.

SOP Adaptasi Kebiasaan Baru yang dimaksud, yakni terkait infrastruktur dan protokol kesehatan. Seperti penambahan jumlah wastafel, alat pengukur suhu, penerapan kewajiban memakai masker, kesiapan cairan antiseptik, dan ruang isolasi sementara.

Temuan ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum memiliki peta sekolah mana yang sangat siap, siap, cukup siap, dan belum siap untuk melakukan PTM. Keempat, sebagian besar sekolah yang telah melakukan uji coba belum melakukan pemetaan materi yang diberikan dalam PTM.

Ketua Komisi KPAI, Susanto menyampaikan hal ini merupakan catatan bagi KPAI dalam memberikan masukan bagi pemerintah terkait keberpihakan dan upaya bersama dalam memastikan sekolah, guru, peserta didik, dan lingkungan belajar dapat terbangun dalam ekosistem yang sehat.

“Ini juga harus menjadi komitmen bagi pemerintah daerah dalam melakukan politik anggaran,” pungkas Susanto.**(Feb)

Tinggalkan Balasan