Topcareer.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sampaikan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di mana dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun, sudah terealisasi sebesar Rp431,54 triliun per 25 November 2020, setara 62,1%.
Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk program perlindungan sosial sudah terealisasi Rp207,8 triliun dari total pagu penyesuaian Rp233,69 triliun. Itu artinya 88,9% sudah tercairkan dan sampai dengan Desember kemungkinan mencapai realisasi 100% sebab pemerintah sudah mendapatkan data masyarakat yang membutuhkan.
“Ada yang dalam bentuk PKH (Program Keluarga Harapan), kartu sembako, BLT tunai maupun dana desa. Serta dalam bentuk kartu Pra Kerja, diskon listrik bantuan beras, subsidi gaji serta bantuan untuk kuota internet,” papar Menkeu dalam konferensi pers, Senin (30/11/2020).
Kemudian, untuk bidang sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) sudah terealisir sebesar Rp36,25 triliun atau 54,9% dari pagu Rp65,97 triliun.
Baca juga: Fix, Rp 1,152 Triliun akan Digelontorkan untuk Subsidi Gaji Para Guru
Terutama untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan lewat berbagai program seperti padat karya, insentif di bidang perumahan dan juga bidang pariwisata yang mengalami tekanan cukup besar agar mereka mampu bertahan atau paling tidak meringankan beban akibat menurunnya omzet.
“Kita juga akan terus mendorong kegiatan Kementerian lembaga termasuk di bidang ketahanan pangan yang merupakan salah satu pilar penting di dalam menjaga stabilitas kita selama Covid maupun sesudah Covid,” ujar Menkeu.
Untuk insentif usaha, lebih dari 214 ribu pelaku usaha telah mendapatkan insentif dengan rincian untuk Pajak Penghasilan (PPh) 21 atau pajak gaji karyawan ditanggung pemerintah sebanyak Rp2,99 triliun untuk 131 ribu wajib pajak (WP).
Pembebasan PPh 22 impor senilai Rp11,05 triliun untuk 14.600 WP dan pengurangan angsuran PPh 25 senilai Rp17,18 triliun untuk 66.300 WP. Selanjutnya, pengembalian pendahuluan angsuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp4,32 triliun untuk 2.200 WP dan penurunan tarif PPh Badan senilai Rp10,87 triliun.
“Dengan adanya dukungan insentif ini wajib pajak bisa diringankan. Mereka mendapatkan bantuan ini dan merasakan adanya dampak dari sisi bagaimana mereka harus menghadapi jumlah karyawan yang harus dikurangi jam kerjanya atau dari sisi income atau jumlah upah yang harus dibayarkan,” ucap Menkeu.**(Feb)
