Topcareer.id – Presiden Joko Widodo tegaskan kembali esensi dari kebijakan Pemberlakuakn Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Ia menilai penerapan PPKM saat ini harus lebih tegas dan konsistensi sehingga memperoleh hasil yang diinginkan.
Dalam Rapat Tebatas pada Jumat (29/1/2021) lalu, Presiden mengatakan bahwa esensi dari kebijakan PPKM adalah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
“Esensi dari PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” kata dia dalam keterangan persnya.
Baca juga: New Delhi Semakin Mendekati Herd Immunity Terhadap COVID-19
Presiden menginstruksikan kepada jajaran TNI, Polri, dan Kementerian Agama agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.
“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.
