Topcareer.id – Demi memperkuat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, pemerintah telah mencanangkan pembentukan Pos Komando (posko) Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia. Hingga kini, tercatat jumlah posko Covid-19 mencapai 22.832 posko di 32 provinsi.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan PPKM mikro tingkat desa dan kelurahan merupakan model pengendalian yang cukup efektif. Dan Satgas Penanganan Covid-19 telah mengumpulkan seluruh laporan posko terhadap kegiatan penanganan Covid-19.
“Saya berikan apresiasi seluruh provinsi yang telah berupaya mengkoordinasikan daerahnya hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sehingga posko yang berfungsi sebagai pelaksana PPKM mikro, dapat terbentuk dan berjalan dengan baik,” kata Wiku dalam keterangan pers, Kamis (4/3/2021.
Dari seluruh provinsi yang telah terbentuknya posko, terdapat 3 provinsi dengan jumlah posko terbanyak, yaitu berada di Jawa Barat sebanyak 6.873 posko, Jawa Tengah 6.475 posko dan Jawa Timur 4.216 posko.
Dan Satgas Covid-19 dalam hal ini bertugas mengumpulkan laporan kinerja posko yang diterima setiap harinya dari seluruh provinsi.
Saat ini kinerja yang telah dilakukan posko adalah edukasi dan sosialisasi 3M dengan total lebih dari 1 juta laporan, pembagian masker dengan lebih dari 200 ribu laporan serta penegakan disiplin ada lebih dari 130 ribu laporan.
Baca juga: Mendikbud Anjurkan Penggunaan Dana BOS Untuk Pembelajaran Tatap Muka
Dari seluruh provinsi, Jawa Barat terbanyak melaporkan yaitu melebihi 300 ribu laporan kinerja. Diikuti Banten melebihi 200 ribu laporan kinerja dan DI Yogyakarta dengan lebih dari 170 ribu laporan kinerja.
Dari laporan yang masuk, posko telah menegur sejumlah kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, yaitu pesta pernikahan, kegiatan rapat dan kegiatan keagamaan.
Dengan efektifnya keberadaan posko menjalankan kinerjanya, maka diharapkan provinsi yang berpartisipasi dalam pembuatan posko tingkat desa dan kelurahan semakin bertambah jumlahnya.
Dan posko dirasa langkah yang tepat, karena dalam 2 minggu pelaksanaan PPKM mikro menghasilkan perkembangan yang baik dan provinsi dapat meningkatkan kualitas penanganan ke depannya.
“Ingat, mohon dijaga semangat gotong royong dan bahu membahu dalam menjalankan PPKM mikro hingga tingkat terkecil, tidak hanya pada awal pelaksanaan namun seterusnya hingga kasus dapat kita tekan, dan penanganan di tingkat nasional dapat membaik secara signifikan,” ujar Wiku.**(Feb)
