Find Us on Facebook

Instagram Gallery

Configuration error or no pictures...

SKILLS.ID

Subscribe to Our Channel

Kamis, Mei 13, 2021
redaksi@topcareer.id
Tren

Moeldoko Apresiasi Kemajuan Stranas PK 2020

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Rencana Produksi Ventilator Dalam Negeri di Situation Room Bina Graha, Jakarta pada Rabu (15/4/2020). Foto: KSP

Topcareer.id – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengapresiasi adanya kemajuan pada aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2020.

Hal itu diungkapkannya ketika membuka peluncuran Strategi Nasional Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Menurut Moeldoko Stranas PK 2020 mengalami kemajun berarti, terutama pada sektor perizinan dan tata niaga. Dimana layanan perizinan semakin cepat (menghemat waktu 5-14 hari) karena dihapusnya SKDU dan izin gangguan, serta diterapkannya Online Single Submission (OSS).

Bansos pun seharusnya makin tepat sasaran, karena padan Data DTKS dan NIK sudah mencapai 88%.

“Ini sangat penting khususnya di masa penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Pada sektor keuangan negara, tata kelola pengadaan barang jasa pemerintah sudah semakin transparan dan akuntabel.

Ini salah satunya berkat diterapkannya e-katalog lokal di 6 provinsi (NTB, Jabar, DKI, Riau, Gorontalo, Aceh), dan e-katalog sektoral di 4 K/L (KemenPUPR, Kementan, Kemendikbud, dan Kemenhub).

“Saya mengapresiasi seluruh K/L dan pemerintah daerah/BUMN dan Swasta, serta seluruh elemen masyarakat sipil, yang sudah menjalankan dan mendukung pelaksanaan aksi Stranas PK Tahun 2019-2020 dengan komitmen penuh, dan sungguh-sungguh, sehingga sebagian besar target mampu kita capai,” jelasnya.

Baca juga: Moeldoko Ingatkan Pentingnya Keberagaman dan Toleransi

Moeldoko ungkap PR yang masIh harus diperhatikan terkait Stranas PK

Sementara itu, pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, pengawasan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pengawasan internal, serta percepatan penerapan SPBE menjadi capaian yang harus dilanjutkan.

Moeldoko juga mengingatkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 yang melorot tiga poin menjadi 37, dari sebelumnya 40 pada tahun 2019.

“Masih banyak PR yang harus dilakukan untuk menutup celah korupsi secara sistemik,” kata Moeldoko.

“Harus diakui kita masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di pemerintahan, karena masih terjadinya bribes and kickback, pungutan liar dalam perizinan dan layanan publik, serta belum baiknya integritas aparat penegak hukum.”

Kedepan, Moeldoko menambahkan, timnas PK yang dikoordinasi oleh KPK, Kemendagri, Bappenas, KemenPAN&RB dan KSP perlu memperkuat soliditas.

Terutama dengan mengadakan rakor teknis setiap bulan, rakor tim pengarah eselon I setiap tiga bulan, dan rakor di level pimpinan Stranas setiap enam bulan sebelum dilaporkan ke Presiden.

the authorFeby Ferdian

Tinggalkan Balasan