Topcareer.id – Penerapan protokol kesehatan dan Pedulilindungi selama relaksasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), diakui pemerintah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa pelanggaran yang masih ditemukan di sejumlah club dan restoran di Bali.
Seperti yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan dalam konferensi pers pada Senin (8/11/2021), pelanggaran di lapangan utamanya terjadi pada beberapa restoran dan beach club yang ada di Bali.
“Beach Club dan Bar beroperasi tanpa pembatasan kapasitas, tidak ada pengaturan jarak, dan tidak ada sanksi dari pihak pengelola untuk pelanggaran protokol kesehatan selama beraktivitas. Tidak ada paksaan untuk scan QR Code Peduli Lindungi, sehingga angka tidak merepresentasikan kondisi lapangan,” kata Menko Luhut.
Mengenai hal tersebut Menko Luhut meminta kepada Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dan tegas dalam menindak pelanggaran seperti ini dan mewajibkan seluruh pengelola agar memiliki QR Code Peduli Lindungi dan juga memastikan agar para tamu melakukan scan barcode tersebut.
Bukan hanya di Bali, pelanggaran juga di temukan di di Bandung pada Bar dan Club yang masih beroperasi di luar ketentuan, dan tempat wisata yang masih lemah dalam penegakan protokol kesehatan.
Baca juga: Kota Ini Larang Orang Yang Tidak Divaksin COVID-19 Untuk Masuk Restoran
“Untuk itu, saya meminta kepada Forkompimda setempat diwilayah tersebut dan wilayah lain juga agar memberikan tindakan tegas kepada segala bentuk pelanggaran yang ada dan tidak bermain-main dengan membiarkan hal semacam ini terjadi,” tegas Menko Luhut.
Dalam keterangan persnya, Menko Luhut juga mengatakan, PPKM yang diterapkan pemerintah sampai saat ini masih memberikan dampak yang terus membaik.
Ini bisa dilihat dari situasi Pandemi Covid-19 yang terus terjaga pada kondisi rendah, dan kasus konfirmasi di Jawa Bali yang terus mengalami penurunan.
Namun di sisi lain, Menko Luhut melanjutkan, terdapat tren kenaikan kasus di beberapa kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali utamanya terjadi pada 43 Kabupaten/Kota dari 128 Kabupaten/Kota atau 33,6 persen dalam 7 hari terakhir.
“Kami akan mengumpulkan kepala daerah dari 43 kabupaten/kota di Jawa Bali tersebut untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan kasus,” tegas Menko Luhut.
