Topcareer.id – Pada Rabu (15/12/2021), program Kartu Prakerja Tahun 2021 resmi ditutup. Pemerintah lantas mengumumkan untuk melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2022. Pada 2021, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat kepada 5.931.574 penerima yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
“Pada malam hari ini pukul 23.59 WIB pendaftaran peserta baru akan ditutup untuk sementara. Saya mengucapkan sampai jumpa di Program Kartu Prakerja tahun 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto dalam siaran persnya.
Sebagai informasi, Ekosistem Kartu Prakerja dibangun melalui kemitraan multi-pihak. Terdapat 7 platform digital, 181 lembaga pelatihan yang menyediakan 663 pelatihan, 5 mitra pembayaran, 8 institusi pendidikan, 4 job platform yang saling terkoneksi, serta 8 Kementerian dan Lembaga dan 17 Pemerintah Daerah yang membantu menyediakan data.
Meskipun Program Kartu Prakerja tahun 2021 telah resmi ditutup, Program Kartu Prakerja akan kembali dibuka di tahun 2022. Pemerintah melakukan ini berdasar pada berbagai pertimbangan, utamanya yakni antusiasme masyarakat dan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang terbukti melalui hasil kajian berbagai survei lembaga independen.
Baca juga: Produk Kamu Mau Dapet Sertifikat Halal? Segini Tarifnya
Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021 yang dirilis oleh BPS juga menyatakan angkatan kerja yang mengetahui Kartu Prakerja mengalami peningkatan dan 87,2% penerima yang menyelesaikan pelatihan menyatakan bahwa pelatihan meningkatkan keterampilan kerjanya.
Selanjutnya, 27% Penerima Kartu Prakerja yang tidak bekerja pada Januari 2021, saat ini sudah bekerja atau berwirausaha. Untuk mendukung bagi mereka yang menjalankan usaha atau berwirausaha, Pemerintah juga memberikan dukukan kemudahan akses permodalan usaha melalui program KUR.
“Anggaran Program Kartu Prakerja pada tahun 2022 adalah sebesar 11 triliun rupiah. Pada semester 1 program ini masih akan menjalankan skema semi bansos dan di Semester 2 akan dijalankan secara hybrid,” kata Menko Airlangga.
“Program ini juga terkait dengan inklusi keuangan yang bisa menjadi contoh dalam Presidensi G20 Indonesia di mana program ini bisa direplikasi oleh negara berkembang lainnya,” tambah dia.
