TopCareer.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bukan sekadar tren, namun juga mengubah cara dunia kerja, termasuk di Indonesia.
Hal ini disampaikan Yassierli dalam pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasilia, Brasil, Jumat (25/4/2025) waktu setempat.
“AI telah mengubah industri dan mendefinisikan ulang keterampilan. Namun, dengan potensi sebesar itu, transformasi ini harus dikelola secara bijaksana dan inklusif,” ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis.
Menurut Yassierli, AI menghadirkan dua sisi tantangan. Di satu sisi, teknologi ini menjanjikan efisiensi, peningkatan produktivitas, serta peluang kerja dan inovasi baru.
Di sisi lain, tanpa tata kelola yang inklusif, AI berisiko memperlebar kesenjangan, dan meninggalkan sebagian tenaga kerja.
“Indonesia tidak melihat AI sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya,” ujar Yassierli.
Baca Juga: Wamenaker: Perempuan Punya Peran Strategis Buat Hadapi Disrupsi AI
Dia menyebut, Indonesia mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat (people-centric approach) dalam adopsi AI.
Tujuannya adalah menciptakan peluang yang lebih luas, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui empat fokus utama.
Pertama adalah inklusi digital. Yassierli mengatakan, pemerintah memandang akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan literasi digital sebagai hak dasar.
Indonesia berkomitmen memastikan masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam transformasi digital.
Kedua adalah penyiapan keterampilan. Untuk menjawab kesenjangan keterampilan akibat pesatnya kemajuan teknologi, Indonesia mendorong modernisasi pelatihan vokasi melalui kemitraan industri dan pendidikan.
Menaker mengungkapkan, program pelatihan nasional dirancang agar pemanfaatan AI bisa dilakukan secara luas, efisien, dan menjangkau lebih dari 280 juta penduduk.
Baca Juga: Terancam Digeser AI, Banyak Gen Z Merasa Gelar Kuliah Terbuang Sia-Sia
“Kami juga tengah membangun Pusat Produktivitas Nasional dengan AI sebagai tema strategis, baik sebagai subjek riset maupun alat transformasi ketenagakerjaan,” kata Yassierli.
Ketiga adalah perlindungan sosial adaptif. Menurut Yassierli, sistem perlindungan sosial harus bisa mengakomodasi masa transisi pekerjaan.
Keempat adalah dialog sosial inklusif. Menaker menambahkan, partisipasi aktif pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci dalam menyusun kebijakan dan kerangka tata kelola AI yang adil dan bertanggung jawab.
Negara-negara BRICS pun diajak kerja sama global, khususnya dalam investasi keterampilan digital, pertukaran kebijakan ketenagakerjaan inklusif, kolaborasi tata kelola AI, serta promosi inovasi berbasis keadilan dan keberlanjutan.
“Masa depan pekerjaan bukan hanya ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini,” pungkas Yassierli.
